Jakarta, Gatra.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, realisasi Kartu Prakerja akan dimulai pada 2020 mendatang. Alokasi anggaran pun sudah dipersiapkan yakni sebesar Rp10 triliun untuk 2 juta penerima.

"Kemarin hasil rapat kabinet terbatas Bapak Presiden meminta agar Kartu Prakerja paling lambat [diserahkan pada] Februari tahun 2020. Sudah bisa dieksekusi program ini," kata Ida di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (22/11).

Ida menuturkan, kartu itu diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi. Sementara itu, penerima yang menjadi prioritas adalah kategori pengangguran.

"Daerah dengan TPT tertinggi, bakal mendapatkan prioritas Kartu Prakerja. Kita lebih memprioritaskan kategori penganggur," ujarnya.

Penerima kartu selanjutnya diharuskan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun lembaga swasta. Nantinya, biaya pelatihan ditanggung oleh negara. Biaya pelatihan untuk setiap penerima yang harus dikeluarkan pemerintah Rp3 juta- Rp7 juta. Sedangkan insentif atau 'gaji' setiap peserta sekitar Rp500 ribu per bulan.

"Kami mengestimasikan kebutuhannya itu [sudah] sesuai. Biaya pelatihan Rp3-7 juta, tergantung jenis pelatihan yang diikuti. Setelah mendapatkan pelatihan, penerima akan menerima Rp500 ribu untuk kebutuhan melamar pekerjaan," kata Ida.