Siak, Gatra.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyayangkan pengusiran sejumlah siswa lantaran menunggak uang SPP dan belum membayar uang seragam sekolah di Madrasah Aliyah Al-Muttaqin.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak, Lukman, mengatakan, kejadian itu mestinya tidak terjadi dan sekolah mestinya mengedepankan rasa kenyamanan peserta didik biar proses belajar mengajar tidak terganggu.
"Pihak sekolah mestinya memberikan kesempatan kepada anak untuk ujian dulu. Jangan langsung memberi sanksi seperti itu. Kan bisa dibikin kebijakan lain. Begitu mestinya," kata Lukman kepada Gatra.com, Selasa (3/12).
"Nanti akan kami cek sejauh mana permasalahannya. Sanksi terakhir dan terberat akan diberikan jika benar pihak sekolah bersalah. Sangsi paling berat, izin sekolah dicabut," ujar Lukman.
Sejumlah siswa di Madrasah Aliyah Al-Muttaqin, Kampung Jatibaru, Kecamatan Bungaraya, disuruh pulang oleh gurunya dan tidak boleh mengambil nomor ujian lantaran belum membayar duit SPP dan baju seragam.
Salah seorang siswa di sekolah itu, Ucok (nama samaran) cerita, Sabtu lalu dia dan beberapa temannya dipanggil wali kelas, persis saat proses belajar mengajar berlangsung.
"Kalau belum bayar uang SPP dan seragam sekolah, akan disuruh pulang," siswa kelas 11 IPS ini menirukan ucapan gurunya.
Mendengar itu, mereka pun pulang. Di rumah, Ucok menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. "Tunggakan saya sekitar Rp100 ribu. Saya malu karena kejadiannya di saksikan teman teman sekolah," katanya.
Sumarjan (48), salah seorang wali murid di sekolah itu mengaku kecewa dengan sikap guru yang terkesan arogan tadi. Mestinya, kata Sumarhan, pihak sekolah berembuk dulu bersama wali murid untuk mencarikan solusi, bukan malah menyuruh anak pulang.
"Kejadian ini sangat kami sayangkan. Kami memang orang tak punya, tapi jangan seperti inilah, lebih baik kami yang dicaci, dari pada anak kami diusir dari sekolah dan dipermalukan seperti itu," katanya.
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Muttaqin, Khairudin, tak menampik kejadian itu. "Itu cuma gertak-gertak sambel saja, biar mereka melunasi. Sekolah kita kan swasta. Artinya hidup dari uang komite," katanya.
Kejadian semacam itu kata Khairudin sudah sering dilakukan sekolah. Tapi tak pernah dipermasalahkan wali murid. "Selama ini dengan cara seperti itulah kami lakukan, tak ada masalah. Tapi kalau itu salah bagi publik, akan kami perbaiki ke depan," katanya.
Kharudin kemudian menyebut akan melakukan mediasi dengan semua wali murid yang anaknya disuruh pulang itu. "Kami akan musyawarah dengan wali murid. Semua pasti ada solusinya," katanya.
Reporter: Sahril Ramadana
