Jakarta, Gatra.com – Publik kembali digemparkan dengan kasus kebocoran data pengguna dari situs jual beli online Tokopedia. Kejadian kebocoran data ini merupakan kejadian kedua setelah Februari 2019 lalu juga terjadi kebocoran data para penjual di marketplace terkemuka Indonesia tersebut.
Dalam insiden kali ini terdapat 15 juta data privacy pengguna yang bocor. Bahkan menurut sebuah laporan kebocoran tersebut mencapai 91 juta dari data pengguna Tokopedia. Meski diduga telah terjadi kebocoran data yang merugikan banyak kalangan, pihak Tokopedia menyatakan password para pengguna tetap aman dari jangkauan peretas.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan kejadian tersebut menjadi alarm bagi banyak pihak. Kasus kebocoran data ini menurutnya harus dapat diantisipasi oleh pemerintah bersama swasta sebagai pelaku kepentingan.
“Di tengah masa pandemi ini, saya kembali mendorong kepada semuanya, baik pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo dan BSSN, swasta seperti perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan data pribadi serta masyarakat sendiri selaku pengguna internet, agar bersama-sama meningkatkan kewaspadaan siber. Kasus Tokopedia ini jadi alarm bagi dunia siber di Indonesia,’ ucap legislator PKS itu kepada Gatra.com, Ahad (5/3).
Baca juga: Data Tokopedia Bocor, Ini Saran Pakar Keamanan
Dirinya mengingatkan bahwa pertengahan April lalu Komisi I sudah mendorong agar pemerintah meningkatkan keamanan dan ketahanan siber di masa pandemi Covid-19, karena terjadinya peningkatan penggunaan media online seiring kebijakan PSBB dengan pemberlakuan belajar dan kuliah dari rumah (work from home).
Analytic Data Advertising (ADA) bahkan mencatat terjadi kenaikan penggunaan internet oleh para adaptive shopper sebesar 300%-400% pada Maret lalu, juga oleh para Working From Home Professional yang penggunaan internetnya meningkat hingga 400% hingga Maret. “Bulan April kita duga angkanya meningkat lagi, jika melihat PSBB dilakukan lebih masif lagi di daerah-daerah,” kata doktor lulusan Inggris itu.
Ia menambahkan pada kondisi normal internet telah menjadi media penting, terlebih dalam masa pandemi saat ini dimana banyak aktivitas mengandalkan virtual. Serangan pada internet, baik itu hacking atau cracking, bisa mengacaukan kehidupan masyarakat. Bahkan lebih jauh ancaman bisa menjadi skala negara jika yang diserang adalah instalasi vital atau infrastruktur kritis yang menguasai hajat hidup orang banyak.
“Karena itu kasus ini juga jadi alarm bagi pemerintah akan adanya potensi ancaman [siber]. Komisi I DPR bersama pemerintah tentu akan serius dalam pembahasan RUU Pelindungan Data yang sudah masuk Prolegnas tahun ini. Kami akan atur soal kewajiban para pengelola data pribadi, termasuk sanksi bila terjadi pelanggaran data seperti ini,” ujarnya.
Baca juga: Bisnis UMKM Rentan Dihajar DDoS, Ini Panduan Keamanannya!
Dengan adanya beleid tersebut, pemerintah akan mempunyai cakupan hukum pelindungan data pribadi yang tidak hanya surface web, tapi juga deep web dan dark web. Surface web adalah dunia internet yang selama ini bisa diakses baik oleh Google atau lainnya, dengan jumlah sekitar 10% dari total web yang ada. Sisanya, sekitar 90% adalah deep web yang menjadi ruang gelap dan abu-abu.
“Segala hal yang ilegal, kejahatan, hal-hal anomali, adanya di web-web seperti ini. Untuk mengaksesnya perlu upaya lebih, tidak bisa dengan cara akses biasa. Data-data pengguna yang bocor seperti kasus Tokopedia dan Zoom Meeting beberapa saat lalu, diduga dijual lewat web semacam ini. Kita berharap aturan soal pelindungan data nanti bisa mengcover hal ini,” kata Sukamta.
Ia mengimbau pengelola data pribadi baik lembaga publik maupun swasta, dapat memberi jaminan keamanan data bagi penggunanya. Sistem keamanan siber harus selalu diupdate dengan menggunakan teknologi terbaik. Sementara bagi masyarakat, dirinya menyarankan agar melakukan penggantian password dan memproteksi akun pribadi dengan verifikasi 2 langkah. Hal itu untuk meminimalisasi pengaksesan ilegal atas akun internet pribadi.
"Di dunia digital seperti sekarang, data-data menjadi sangat menggiurkan untuk menambang dollar. Prediksi saya, siapa yang sekarang bisa mengkapitalisasi data, akan menjadi penguasa di dunia hingga 10-20 tahun ke depan, sampai ditemukan teknologi yang lebih baru. Karenanya kita semua, musti aware dengan data pribadi kita. Jangan hanya karena tidak merasakan langsung kerugian akibat penyalahgunaan data, lantas kita tak peduli,” pungkas wakil rakyat Dapil Yogyakarta itu.
