Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengubah sistem penghitungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2021. Kedepan, Nadiem menjelaskan bahwa penghitungan dana BOS tidak lagi hanya menitikberatkan pada jumlah siswa di suatu sekolah.
Karena menurut Nadiem, sistem penghitungan sistem dana BOS yang sebelumnya, hanya tampak seperti adil, padahal kenyataan dilapangan yang terjadi adalah sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan banyak dari sekolah itu kebanyakan di daerah-daerah terluar dan tertinggal.
"Sekolah-sekolah tersebut, karena mereka semuanya punya fixed cost yang tertentu untuk mengelola sekolah. Maka mereka dirugikan bisa dibilang, karena mereka masih harus mengelola sekolah, tapi karena jumlah muridnya kecil jadi jumlah sarana yang bisa mereka berikan, kualitas yang bisa memberikan itu sangat kecil," papar Mendikbud Nadiem saat Rapat Keja Bersama Komisi X DPRI RI, Rabu (23/9).
Situasi berkebalikan atas ketidakadilkan tersebut nyatanya tampak pada sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang besar. Nadiem menjelaskan, kondisi sekolah tersebut nantinya akan menikmati Economies od scale, di mana mereka akan punya secara finansial suatu keunggulan strategis, sedangkan dengan pengkalkulasi BOS yang jika dihitung per jumlah murid, maka sekolah dengan kondisi tersebut akan mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan.
"Jadi kabar gembiranya kita akan ke depannya merubah cara biaya satuan-satuan BOS. Kita akan mendasarkan ini juga bukan hanya dari angka siswa, tapi dua variabel. Kita satuan BOS-nya itu akan mengkonsiderasi indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik dan indeks besaran peserta didik (IPD) yaitu indeks jumlah peserta didik sekolah di suatu daerah," jelas Nadiem.
Penggunaan dua variabel tersebut dijelaskan Nadiem secara terperinci. Disampaikannya, penggunaan variabel angka indeks non konstruksi dikarenakan variabel tersebut adalah pengukuran suatu produksi untuk menentukan area ini sulit dicapai apa tidak. Sehingga, dengan adanya variabel tersebu, harga pra sarana dan pengiriman barang kepada daerah-daerah yang paling tertinggal itu IKK, indeks kemahalan konstruksinya itu jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah yang punya akses.
"Misal di pulau Jawa yang punya akses dekat urban dan lain-lain. Sedangkan, indeks besaran peserta didik (IPD) adalah indeks berapa besaran total jumlah peserta didik sekolah di daerah tersebut," tuturnya.
