Purwokerto, Gatra.com - Kebijakan pemerintah Indonesia menutup sementara untuk kedatangan warga negara asing (WNA) ke Tanah Air pada 1-14 Januari 2021 tentu sangat berdampak sektor pariwisata. Padahal, saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan perekonomian melalui sektor tersebut.

Pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Agus Haryanto mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hubungan antar negara. Hanya saja, lini pariwisata terutama wilayah yang biasa dikunjungi wisatawan asing akan terdampak secara ekonomi.

"Jelas, pariwisata pasti terdampak. Tapi, saya kira tidak masalah, karena kebijakan ini juga dilakukan beberapa negara," ujarnya dihubungi via telepon di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (29/12) petang.

Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unsoed ini menilai, kebijakan yang dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah tepat. Sebab, upaya untuk mengatasi penyebaran Covid-19 jauh lebih penting.

"Sektor pariwisata sebenarnya diharapkan menjadi andalan pemerintah Indonesia untuk mendongkrak perekonomian. Walaupun kebijakan pembatasan ini membuat pendapatan negara berkurang, tapi itu langkah yang paling tepat untuk mengantisipasi penyebaran strain virus Covid-19 baru," imbuhnya.

Agus menjelaskan, kebijakan pembatasan WNA keluar masuk ini tidak hanya dilakukan Indonesia. Sejumlah negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Turki, Iran, Perancis, Jerman, Italia dan terbaru Jepang juga sudah menerapkan kebijakan pelarangan melakukan perjalanan keluar dan masuk bagi WNA.

Di negara Inggris sendiri juga menerapkan kebijakan pembatasan, baik untuk warganya yang akan melakukan perjalanan. Bahkan, pemerintah setempat juga menutup pertokoan selain toko yang menjual kebutuhan pokok serta melarang pertemuan.

Lulusan S3 Hubungan Internasional Universitas Padjajaran ini mengatakan, Indonesia memiliki hubungan dengan Inggris pada bidang ekonomi dan pendidikan. Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja maupun bersekolah di Inggris. "Inggris juga mempunya investasi di Indonesia walaupun buka mitra utama, tapi saya pikir (kebijakan pembatasan perjalanan) ini tidak ada masalah," tandasnya.

Pemerintah Indonesia, kata dia, juga sudah pernah melakukan kebijakan seperti ini pada masa awal pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 lalu. Oleh karena itu, pembatasan ini sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan negara yang mengutamakan kesehatan warganya.