Pekanbaru, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkesan tak ambil pusing soal kondisi hutan lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Padahal, hutang lindung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat itu kini sudah digarap oleh sejumlah masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian sawit dan karet.

Hutan yang tadinya seluas 42.500 hektare itu sekarang diperkirakan hanya tinggal 10 ribu hektare lagi.

"Di sini juga marak pembalakan liar (illegal logging). Jika tidak ada dukungan penuh dari Pemprov Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saya rasa hutan ini lama-lama habis," kata Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Kuansing, Abriman dihubungi Gatra.com, Senin (15/3).

Soalnya kata Abriman selama ini tidak ada dukungan penuh dari Pemprov Riau untuk menjaga hutan lindung tersebut.

"Waktu wewenang kehutanan masih di kabupaten, masih bisalah teratasi semua walau sedikit-sedikit. Misalnya, soal anggaran. Sekarang, kita kan sudah jadi wewenang provinsi. Tapi sepertinya tidak serius dalam hal anggaran untuk menjaga hutan ini," kata dia.

"Saya malu bercerita tentang hal ini ke kawan-kawan media. Karena, yang saya salahkan, diri saya sendiri," tambahnya.

Mestinya semua pihak harus lebih peduli menjaga hutan lindung tersebut. Apalagi kata Abriman kondisi hutan itu sudah sangat memprihatikan.

"Kalau bisa, KLHK juga ikut bantu. Sebab, provisi kurang. Tak perlu banyak kali bantuannya. Setiap KPH, Rp2 miliar saja per tahun. Segitu saja, sudah cukup untuk mengatasi masalah ini semua. Mulai dari sarana dan prasarana dan lain sebagainya," kata dia.