Pati, Gatra.com - Anggota DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah agar mengambil kebijakan yang pro terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah masa pandemi Covid-19. Mengingat, banyak produk negara luar yang jauh lebih murah, dibandingkan produk lokal. Proteksi ini penting untuk meningkatkan ekonomi. Selain menggelorakan gotong royong bidang ekonomi.
Dikatakannya, di masa pandemi banyak mencetak pengangguran dengan trennya yang semakin naik. Tidak hanya itu, sejumlah industri juga koleps. Kondisi yang demikian membuat semua mata tertuju pada UMKM sebagai salah satu harapan terakhir.
"Hanya saja kenyataannya, UMKM sendiri juga tidak berjalan dengan baik dan kalah bersaing dengan produk asing yang lebih murah harganya," ujar legislator asal Pati itu dalam seminar online Pra Konfercab PMII Pati, Sabtu (27/3).
Dalam pandangan luas, ia menyebut, toleransi secara ekonomi di Indonesia belum harmonis. Dari total penduduk tanah air, ekonomi secara khusus hanya dikuasai 10% atau bahkan 1% saja secara nasional.
"Saat ini memang belum tercapai toleransi secara ekonomi, mengingat hanya dikuasai segelintir orang. Bahkan dari sekian jumlah penduduk di Tanah Air hanya 10 persennya, bahkan mungkin 1 persennya yang menguasai perekonomian secara nasional.
Hal itu, tentunya tidak adil. Tetapi itulah realitas yang harus dihadapi sekarang, tantangan kita hari ini berupaya agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang dengan baik," ungkap Marwan dalam seminar bertajuk "Meningkatkan Nilai-nilai Toleransi berbangsa dan bernegara sebagai upaya mempertahankan persatuan" itu.
Lebih jelasnya, sikap toleransi di bidang ekonomi, bisa diwujudkan bagi mereka yang menguasai potensi ekonomi untuk bertoleransi terhadap pelaku usaha kecil sebagai cerminan dari rasa kebersamaan dan gotong royong sesama anak bangsa.
"Ketika ada sikap bergotong royong dan saling membantu di bidang ekonomi, maka tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar jurang gini rasio tidak semakin melebar," imbuh politikus PKB itu.
Anggota Komisi VI FPKB DPR RI ini menambahkan, jika sebelumnya sudah ada program dana desa yang saat ini sudah sampai ke desa-desa. Meski kondisi di lapangan belum maksimal.
"Sedangkan dalam konteks membangun infrastruktur dan lain-lainnya, belum sampai membuat desa menjadi produktif. Walaupun ada pengembangan usaha melalui BUMDes sehingga sedikit membantu pelaku UMKM setempat," terangnya.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia itu berharap, agar pemerintah untuk membantu membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan. Tentunya dengan bunga yang bisa dijangkau oleh kalangan menengah bawah dengan syarat yang tidak berbelit-belit.
"Di tengah resesi inilah kenyataannya ekonomi makin sulit, maka harus terus digelorakan bahasa yang paling mudah, yakni gotong royong di bidang ekonomi. Pertanyaannya, sejauh mana UMKM bisa berkembang dengan baik dan bisa dirasakan masyarakat dan pemerintah juga melakukan afirmasi terhadap UMKM itu. Termasuk bagaiaman UMKM bisa bersaing dengan produk luar negeri," tandasnya.
