Jakarta, Gatra.com - Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk memodernisasi alutsista TNI yang sudah tua dan usang.
Upaya pemerintah, sejatinya bukan tanpa alasan yang tidak jelas.
Dalam situasi sekarang, TNI tidak memiliki kesiapan tempur yang memadai di mana jumlah alpalhankam dan amunisi terbatas.
Sebagian alpalhankam bahkan sudah tua dan tidak beroperasi dengan optimal.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra mengapresiasi rencana strategis percepatan peremajaan alusista yang kini disusun oleh Kementerian Pertahanan.
“Ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan,” kata Rizal.
Berdasarkan informasi yang Lesperssi terima, pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan. Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap PDB 0,8% yang konsisten selama 25 tahun ke depan.
Kedua, jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada 2020-2024 sebesar USD 125 miliar.
Ketiga, mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.
"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan USD 125 miliar untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,”
Rizal mengemukakan, selama ini belanja pertahanan Indonesia juga terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir di mana pada 2013 mencapai 0,9% dari PDB dan kini 0,78% dari PDB.
"Artinya, dalam masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru.
Dan itu artinya Menhan Prabowo sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” jelasnya.
Menurunya, apabila rancangan Perpres diteken Presiden Jokowi, maka akan ada titik temu yang pas antara pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, atau menjaga kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara.
Rizal berharap ada hasil konkret dari investasi pertahanan yang digencarkan pemerintah.
Pertama, diharapkan investasi ini bisa mendorong pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI yang dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terarah, sinergis, dan menguntungkan.
Kedua, menyelesaikan beberapa persoalan di sektor pertahanan yang menonjol.
Ketiga, memudahkan pembangunan suatu sistem alpalhankam TNI sehinggga akan menjadi solusi bagi masalah interoperabilitas.
"Keempat, berkontribusi terhdap industri pertahanan dalam negeri. Kelima, menyerap banyak lapangan kerja baru dan menggerakan ekonomi nasional,” katanya.
