Purworejo, Gatra.com - Diberlakukanya PPKM Darurat, menimbulkan dampak ekonomi yang berat bagi hampir semua kalangan. Hanya sektor-sektor tertemtu yang 'menangguk untung' dari bencana non alam pandemi Covid-19 saat ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Muhammad Abdullah dalam rilis media yang dikirimkan, Sabtu (17/7).
"Namun apa boleh buat PPKM Darurat dilakukan karena pertimbangan keselamatan, kesehatan dan nyawa manusia maka seberat apa pun kita mesti menerimanya," kata Dullah. Dengan perpanjangan PPKM Darurat tentu beban akan semakin berat terutama bagi mereka yg penghasilannya sehari habis untuk biyaya hidup di hari itu juga.
"Oleh karena itu, ada empat poin imbauan pada Pemkab Purworejo yang ingin kami sampaikan. Pertama, sosialisasikan PPKM kepada masyarakat secara tepat dan masif. Kedua, seluruh aparatur Pemkab sampai Pemdes harus bertindak dan berlaku sebagai teladan prokes 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan) yang baik."
Poin ketiga, Fraksi Nasdem meminta Pemkab melakukan pendataan secara cermat terhadap warga yang paling rentan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Abdullah juga meminta agar ada alokasi bantuan agar kebutuhan pangan mereka terpenuhi kebutuhan sampai selesai PPKM Darurat.
"Imbauan keempat, Pemkab harus melarang dan mengawasi ASN agar tidak keluar kota terkecuali tugas darurat serta memberi sanksi bagi yang melanggar," tegas Dullah.
Pada masyarakat yang masih mampu memenuhi kebutuhan hidup, minimal biaya makan sehari-hari, Nasdem mengajak agar berlapang dada jika tak memperoleh bantuan. "Di era yang serba sulit ini kita tingkatkan solidaritas dan saling pengertian agar kita mampu segera keluar dari pandemi yang sangat menyengsarakan ini. Tidak lupa kita juga berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar wabah kesehatan ini segera lenyap dari muka bumi," tandasnya.
Abdullah juga berpesan agar jangan ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari pandemi ini. Terutama penyelenggara pemerintah dan penyelenggara kesehatan, karena hal tersebut jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
