Yogyakarta, Gatra.com- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, kembali menyampaikan pidato 'Sapa Aruh' seputar pandemi, Rabu (21/7). Kali ini Sultan merespons perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Saya sebagai Gubernur sekaligus Pamong Rakyat Yogyakarta, dalam posisi pertama, pernah muncul gagasan untuk mengusulkan penundaan PPKM Darurat dengan pelonggaran sementara dengan memberikan relaksasi dan nafas bagi mereka guna mencari nafkah kembali, betapa pun sulitnya," tuturnya.
'Sapa Aruh' digelar di kompleks Pemda DIY, Kepatihan, Kota Yogyakarta, mulai jam 16.00, dan disiarkan langsung secara daring. Sultan didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dan Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji.
"Dalam posisi kedua, dengan dasar pertimbangan 'keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi', saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda, namun tanpa mencederai tanggung jawab dan kewajiban saya kepada Presiden RI dan rakyat Yogya," ujar Sultan mengutip ucapan filsuf Cicero.
Menurut dia, Pemda DIY akan mempercepat kelancaran bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik berupa uang, sembako, maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak.
"Dari APBD dan Danais segera dilakukan refokusing anggaran secara maksimal dengan merealokasi ke dana bantuan sebagai dampak pandemi Covid," ujarnya. Selain itu, vaksinasi akan dipercepat demi mengejar kekebalan bersama.
Saat pidato berlangsung, Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji, mengumumkan perkembangan Covid-19 kepada wartawan. "Penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY 1.648 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 97.596 kasus," ujar dia lewat pernyataan tertulis
Adapun penderita sembuh sebanyak 1.038 kasus, sehingga total sembuh menjadi 65.951 kasus. "Penambahan kasus meninggal sebanyak 87 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 2.595 kasus," ujar dia.
Kematian 87 orang dalam sehari itu sejauh ini yang tertinggi selama pandemi. Pidato dan kondisi pandemi di DIY ini pun dipertanyakan pegiat antikorupsi DIY, Baharuddin Kamba.
"Apakah sudah menerapkan secara maksimal dan optimal teori dari filsuf Romawi Kuno, Cicero tentang "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi"? Jika memang sudah, kenapa serapan dari APDB DIY terbilang rendah? Padahal, anggarannya ada dan tercukupi," ujarnya.
Sementara itu, kata Kamba, ada masyarakat sulit mendapat layanan kesehatan hingga meninggal dunia di parkiran dan saat antre di rumah sakit. Apalagi tak sedikit warga DIY terdampak ekonomi dari pandemi Covid-19 ini.
"Masyarakat DIY akan menunggu dan mengawal realisasi 'Sapa Aruh'. Lebih cepat lebih baik. Jangan kelamaan. Apalagi menunggu korban meninggal dunia semakin banyak yang berjatuhan baru ada realisasi," ujarnya.
