Jakarta, Gatra.com - Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar semakin menguat di masyarakat. Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dalam waktu dekat Presiden akan mengumumkan terkait kenaikan harga Pertalite dan Solar.
"Nanti mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga ini," ungkap Luhut saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8).
Luhut menyebut pihaknya telah membuat skenario inflasi berdasarkan kemungkinan kenaikan harga Solar dan Pertalite subsidi.
Menurut dia, APBN tahun ini tidak bisa lagi menampung beban subsidi energi yang dianggap terlalu besar mencapai Rp502,4 triliun. Sehingga mencegah kenaikan harga Pertalite dan Solar sudah tidak memungkinkan.
Luhut juga membandingkan harga BBM di Indonesia paling murah di antara negara lainnya di kawasan ASEAN. Pernyataan Presiden Jokowi belakangan, kata Luhut, mengindikasi pemerintah tidak mungkin lagi mempertahankan harga Solar dan Pertalite subsidi seperti saat ini.
"Kemarin saya minta ke tim membuat modeling inflasi tergantung kenaikan berapa nanti kenaikan solar dan berapa nanti kenaikan pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian," ucapnya.
Ia berujar, dalam skenario inflasi tersebut, selain kenaikan harga BBM jenis Solar dan Pertalite, pihaknya juga mempertimbangkan transisi kendaraan mobil maupun motor ke energi listrik, serta penggunaan biofuel B40 dari kelapa sawit.
"Itu modeling economy-nya yang saya rasa sudah dibuat," ujarnya.
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan resiko paling minim yang bisa diambil pemerintah adalah menambah kuota BBM, alih-alih menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi.
"Yang paling controllable dari sisi resiko dan tidak berpengaruh terhadap politik ya ditambah (kuota BBM subsidi)," kata Eko saat dihubungi GATRA, Jumat (19/8).
Eko menjelaskan, sebenarnya APBN 2022 masih bisa 'diotak-atik' pemerintah karena target defisit tahun ini masih 4,5 persen.
"Jadi masih bisa defisit di atas 3 persen. Realisasi defisit APBN kita saat ini masih di bawah 4,5 persen, jadi masih diizinkan karena masih masa pemulihan ekonomi," jelasnya.
Adapun Eko membeberkan, apabila pemerintah benar-benar menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi, maka inflasi tahun ini akan lebih tinggi. Bahkan, bisa mencapai 2 digit.
"Karena kalau Pertalite dinaikkan, implikasinya nanti inflasi tinggi banget. Sampai 2 digit, kalau harga energi tidak ditahan, nanti berimbas kemana-mana itu," tuturnya.
Eko mengatakan, tantangan pemerintah untuk menambah kuota subsidi BBM hanya bagaimana pintar-pintar bernegosiasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Pemerintah kan punya dominasi yang kuat di DPR, hampir semua yang diinginkan selalu disetujui DPR. Penambahan subsidi BBM sekitar Rp5 triliun misalnya itu kan implikasinya hanya merubah di APBN," tandas Eko.
Berdasarkan pantauan GATRA di Trading Economics, harga minyak mentah (crude oil) di pasar global per 19 Agustus 2022 pukul 19.49 WIB sebesar US$88,97/barel atau turun 10,93 persen (MoM) dibandingkan harga bulan lalu.
