Jakarta, Gatra.com - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menggelar Simposium Sertifikasi Halal Food di Hotel Grand Kemang, Jakarta pada Rabu (27/9) kemarin. Kegiatan yang bertemakan Optimalisasi Peran dan Fungsi Sertifikasi Halal Food di Indonesia ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-57 KAHMI.
Koordinator Simposium dan Seminar Rangkaian Milad ke-57 MN KAHMI, Rudi Sahabuddin mengatakan bahwa KAHMI dalam hal ini harus fokus pada agenda-agenda strategis.
“Saya ingin menitikberatkan bahwa posisi KAHMI ini harus kembali ke Khittah saja, jalan keummatan, jalan kebangsaan, jalan ke-Indonesiaan. Kita harus mengambil jalan tengah pemberdayaan umat, ekonomi umat, membangun enterpreneur umat. KAHMI harus ambil peran-peran strategis itu,” ujar Rudi yang juga merupakan ketua Bidang Food Estate Regional MN KAHMI dalam keterangannya yang diterima pada Jumat (29/9).
Rudi menambahkan bahwa dengan populasi muslim terbesar di dunia saat ini, Indonesia hanya dijadikan market. Berbeda dengan Malaysia, Filipina, dan negara negara di Timur Tengah, Indonesia tidak pernah mengambil peran-peran strategis dan hanya berada pada posisi market. Oleh karena itu, seminar ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Sertifikasi Halal Food di Indonesia.
Ketua Presidium KAHMI, Abdullah Puteh menegaskan bahwa sertifikasi halal memang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia. Pasalnya, saat ini peringkat pertama produsen makanan halal di dunia masih ditempati oleh Malaysia. Indonesia masih menduduki peringkat kedua meski memiliki penduduk muslim lebih banyak.
“Mestinya kita yang mayoritas penduduk islamnya terbesar di dunia yang harus berada diperingkat pertama, akan tetapi kita belum. Mudah-mudahan kedepan KAHMI bisa mengawal supaya kita betul-betul bisa melaksanakan implementasi halal food ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka juga menyebut bahwa produk halal saat ii menjadi perhatian tinggi masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan produk halal, khususnya makanan harus menjadi perhatian bersama.
“Tentunya ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bagaimana perkembangan, lalu juga penyiapannya secara sistem di Indonesia ini menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan produk halal ini tidak hanya berupa makanan di restauran, namun juga bahan bakunya seperti yang berasal dari rumah potong hewan (RPH). Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai kuota sekitar 1 juta untuk UMKM.
Menurutnya, melalui kuota tersebut akan dilakukan pendekatan yang self declare produk halal. UMKM tidak selalu perlu melalui laboratorium, bisa langsung melakukan self declare bahwa produknya mengandung bahan-bahan yang sudah pasti halal.
