Batam, Gatra.com - Kasus dugaan skandal korupsi honorer fiktif di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, masih menjadi bola panas bagi para pemainnya. Kasus ini diduga melibatkan banyak oknum pegawai di DPRD dan Sekwan tersebut.

Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi mengatakan, kasus ini masih menjadi atensi pimpinan sehingga prosesnya terus berjalan, guna mencari pelaku penyelewengan anggaran pemerintah daerah di Kepri tersebut.

"Jumlah honorer fiktif tersebut mencapai 200 orang setiap tahun. Sementara realisasinya hanya seratusan lebih yang benar-benar bekerja untuk Tenaga Harian Lepas (THL) di berbagai bidang di Sekwan DPRD Kepri," katanya, Senin (18/12).

Kasus ini, kata Nasriadi, masih di tahap penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti agar dapat menjerat para tersangka dugaan korupsi tersebut. Sekitar 250 orang THL telah diperiksa beserta 10 orang oknum pegawai Sekwan Kepri.

"Kasus ini tidak ada unsur politisnya sama sekali. Kami di Reserse bekerja sesuai fakta dan bukti tanpa sedikitpun berandai-andai atau berpendapat tanpa semestinya. Kami juga bekerja menggandeng pemeriksaan daerah atau Inspektorat untuk mencari dalang penyelewengan tersebut," tegasnya.

Kasus ini, berawal dari laporan salah seorang THL dari jumlah 49 orang yang sudah mengetahui namanya masih menerima honor, namun tidak sampai kepada yang bersangkutan. Terungkapnya ini, berawal dari data BPJS honorer fiktif yang masih terdaftar di jaminan kesehatan.

"Penyidik masih mengumpulkan bukti dan menghitung berapa jumlah kerugian negara dalan kasus ini. Semoga dalam waktu dekat prosesnya dapat naik setatus dari penyelidikan menjadi penyidikan tentu dengan penetapan tersangka," tandasnya.