Jakarta, Gatra.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) secara resmi menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis), Evaluasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 2023, dan Rapat Kerja Satgas Sikat Sindikat BP2MI tahun 2024.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menekankan bahwa pihaknya akan melanjutkan sembilan program prioritas. Pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI juga terus menjadi program prioritas.

"Di tahun 2024, BP2MI akan melanjutkan sembilan program prioritas dengan merubah rencana strategis per tahun yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan," ujar Benny di Pullman Hotel Jakarta Barat, Kamis (18/1).

Benny menuturkan, dari laporan Sekretaris Utama BP2MI perihal Rakernis BP2MI, Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023, Rapat Kerja Satgas Sikat Sindikat yang dilaksanakan sejak 15-19 Januari mengusung tema Gerak Masif, Kerja Progresif.

"Diharapkan menjadi resolusi BP2MI Tahun 2024. Gerak masif yang melibatkan banyak orang sehingga dapat mempengaruhi perubahan besar, dan kerja progresif yang bukan konservatif menuju arah kemajuan dan berhaluan ke arah BP2MI ke depan yang semakin baik," katanya.

Benny menambahkan, pihaknya telah merumuskan rencana-rencana aksi yang dilakukan oleh BP2MI seperti tidak lepas dari 9 program prioritas. Dimana, penguatan tata kelola penempatan perlindungan tidak terkuat tapi juga perang melawan sindikat ilegal itu menjadi komitmen BP2MI.

"Kita tidak boleh pudar, tidak boleh ada satupun yang mengatakan lelah atau apalagi kalah. Karena kita sedang berperang dengan musuh negara, kita sedang berperang dengan sekelompok orang yaitu mafia sindikat yang selama ini berpesta pora memperjualbelikan anak-anak bangsa dan karena dia mengambil keuntungan besar," ungkapnya.

Benny menjelaskan, BP2MI masih tetap melanjutkan 9 program prioritas. Kendati demikian, dalam program prioritas tersebut akan dirubah rencana strategisnya disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan.

"Apakah ada perubahan perundang-undangan negara penempatan di negara kita? Kita hanya melakukan penyesuaian saja dan juga tentu dinamika di lapangan," tuturnya.

Sementara, hasil Rapat Kerja Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Ilegal Pekerja Migran Indonesia memperkuat peta jalan dalam merumuskan semua kebijakan dan memastikan implementasinya di lapangan.

"Jika kita mau dan mampu melakukannya, maka inilah bentuk hadir negara yang sesungguhnya, memberi perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada para Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sebagaimana Perintah Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo," terang Benny.

Benny berharap identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang menghasilkan rekomendasi yang telah disepakati dilaksanakan secara konkrit melalui kegiatan Rakernis di Tahun 2024, Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023, dan Rapat Kerja Satgas bukan berhenti di seremonial hari ini, dan yang jauh lebih penting adalah pada tataran implementasi.

"Oleh karena itu, saya perintahkan para pejabat BP2MI dan seluruh jajaran, termasuk BP3MI harus mengawal proses implementasinya," tutupnya.

Benny ingin gerak masif ini melibatkan banyak pihak dan tidak ada konflik. "Kita tunjukkan secara profesional. Kita tidak bisa kerja sendiri. Saya melakukan evaluasi setiap hari, banyak kemajuan yang pesat komunikasi lebih aktif dan cepat." ujarnya.

"Mimpi sebagaimana Kepala BP3MI mempunyai hubungan yang baik dengan daerah. Kunci nya adalah keberanian dan kemauan," imbuhnya.