Jakarta, Gatra.com- Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Dengan kondisi cuaca yang semakin ekstrim dan tidak terduga, sektor pertanian menghadapi risiko tinggi gagal panen yang dapat mengancam pasokan dan ketahanan pangan nasional.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. Ahmad Muslim, M.Agr mengatakan, mitigasi perubahan iklim menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan pangan. "Mitigasi perubahan iklim itu penting terkait hubungannya dengan ketahanan pangan. Karena perubahan iklim saat ini sangat mempengaruhi pertanian," katanya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok’, Senin (4/3).
Prof Ahmad juga melihat perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia rentan terhadap penyakit tanaman padi. Oleh karena itu, diversifikasi beras dengan varietas yang lebih sehat juga perlu dipertimbangkan.
Baca juga: Yayasan Bakti Barito Raih Peringkat Ketiga Penghargaan Aksi SDG Indonesia 2023 Kategori Filantropi
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait kelangkaan beras yang terjadi akhir-akhir ini sebagai akibat dari kurangnya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dampak El Nino, erupsi gunung berapi, bencana banjir, limbah, dan perubahan suhu tidak disikapi dengan baik sehingga menyebabkan kegagalan panen.
"Belum lagi perubahan suhu yang menyebabkan wabah penyakit pada komoditas-komoditas tertentu. Kalau kita memitigasi, kita bisa mengantisipasi sebelum wabah penyakit itu muncul," tambahnya.
Salah satu mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni dengan melakukan berbagai inovasi, misalnya menciptakan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca dan wabah. Hal itu penting untuk dilakukan karena mayoritas petani dan peternak di Indonesia masih melakukan semua proses pertanian maupun peternakan dengan cara-cara tradisional.
Baca juga: Masalah Ketahanan Pangan Kompleks, Ekonom: Food Estate Bukan Solusi
Selain mitigasi, Prof Muslim juga mengungkapkan pentingnya pemerintah Indonesia memperluas lahan tanam padi. Sebab lahan tanam yang ada saat ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Produksi utama beras kita masih rendah. Luas lahan tanam kita di angka 10,2 juta hektare. Padahal idealnya, luas lahan padi itu 500 meter persegi per kapita. Artinya kita, butuh sekitar 14 juta hektare, baru kita bisa memenuhi swasembada pangan," ujarnya.
Untuk mencukupi kebutuhan pangan, Prof Muslim menambahkan, selain strategi jangka pendek, pemerintah perlu mengambil strategi jangka panjang. Misalnya mengembalikan pertanian menjadi program strategis pemerintah.
"Kalau kita lihat, kementerian pertanian tidak termasuk ke dalam 10 kementerian dengan anggaran besar. Padahal kita butuh program-program strategis berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan," ujarnya.
