Pekanbaru, Gatra.com - Rumusan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang disodorkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dianggap menepikan kawasan Pesisir. Padahal kawasan ini sangat luas dan strategis, dengan garis pantai yang mencapai 2000 kilometer di 6 wilayah kabupaten dari 12 kabupaten/kota yang ada di Riau.
Sejak dulu, sektor peran perikanan sangat vital bagi masyarakat Riau Pesisir. Sektor ini sudah menjadi pekerjaan tradisional sebahagian besar warga. Bahkan ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Bagansiapiapi malah sempat menjadi daerah penghasil ikan nomor dua terbesar di dunia setelah Bergen, Norwegia.
RPJMD itulah yang kemudian dikritik oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Riau, Firdaus. Bagi dia, sikap menomorduakan kawasan Pesisir terlihat jelas dalam usulan RPJMD, khususnya soal perikanan tadi.
"Belum tergambar jelas konsep pembangunan Pesisir di RPJMD, misal soal ketidakjelasan data nelayan ada berapa. Ini berbeda dengan data-data pertanian yang cenderung komplit," katanya usai rapat paripurna penyampaian rancangan RPJMD di Gedung DPRD Riau, Kamis (4/7).
Firdaus menyebut, belum jelasnya capaian sektor perikanan di Pesisir membuat pijakan untuk pembangunan lima tahun ke depan di kawasan itu berpotensi mandek.
"Sektor pertanian kita punya data yang jadi acuan di RPJMD. Perikanan di Pesisir tidak. Padahal penduduk miskin di Riau itu sebagian besar ada di kawasan pesisir," katanya.
