Home Politik Pertukaran Militer Pererat Hubungan Jepang-Indonesia

Pertukaran Militer Pererat Hubungan Jepang-Indonesia

Jakarta, Gatra.com - Dalam rangka merayakan Japan Self-Defence Day yang ke-64, Kedutaan Besar Jepang melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui angkatan militer. Salah satu kerja sama tersebut dengan melakukan pertukaran kadet antara Jepang dan Indonesia.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii berkata, pertukaran tersebut bertujuan meningkatkan hubungan bilateral militer antara Indonesia dengan Jepang.

"Saya pikir berbicara mengenai hubungan pertahanan Indonesia yang dikirimkan ke National Defence Academy (NDA). Mereka [Kadet dan Mayor] akan belajar disana pada tahun ini," terangnya di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (11/7).

Pertukaran kadet ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan sejak terakhir kali pada 2016. Pasalnya pada tahun tersebut, Indonesia berhenti untuk melanjutkan program itu dengan alasan tertentu.

"Ini baru sekali, pertama kalinya dilakukan tahun ini, kami mengapresiasi hal itu, kami memiliki banyak kadet dari Indonesia yang belajar ke Jepang [tahun 2016]," tuturnya.

Mengenai jumlah yang masuk dalam program pertukaran pada tahun ini, Defence Attachè Captain Takahiro Yamashita menyatakan, terdapat 5 orang yang dikirimkan, yakni tiga kadet dan dua mayor.

"Tahun ini kami menerima kadet, dari (TNI) AU dan AL, dua Mayor dikirim dari TNI ke Jepang, itu dari AU dan AL, mereka sedang belajar di Sesko JMSDF (Japan Maritime Self-Defence Force), khusus Mayor. Jadi tahun ini kita menerima lima, tiga Kadet, dua Mayor," tambah dia.

Tiga Kadet akan menjalani program pertukaran selama lima tahun dan 2 Mayor akan menjalani program selama 1 tahun.

"Kalau 3 Kadet lima tahun, setahun belajar bahasa Jepang, 4 tahun sesuai dengan NDA, kalau dua Mayor 1 tahun," jelasnya.

Dalam acara tersebut, beberapa tokoh penting hadir untuk mengapresiasi kerjasama Indonesia-Jepang, antara lain Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

800