Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, Anton Widjaya, mengatakan, tidak berjalannya upaya kesiapsiagaan merupakan bukti pemerintah gagal dalam mencegah kebakaran lahan dan hutan (karhutla).
Baca juga: KLHK: Luasan Karhutla Capai 328.724 Hektar
"Keadaan di Kalimantan Barat tidak ada perubahan sama sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pemetaan wilayah potensi kebakaran oleh KLHK dan BMKG serta Badan Restorasi Gambut (BRG) tidak ada gunanya sama sekali," katanya dalam konferensi pers di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).
Menurutnya, pemerintah hanya bertindak cepat saat karhutla terjadi. Bukan hanya itu, saat karhutla terjadi, harus menunggu terlebih dahulu anggaran turun. Setelah anggaran turun, penanganan karhutla baru dilakukan.
"Ini adalah kesengajaan yang dilakukan pemerintah karena membiarkan karhutla terjadi. Abai pada peringatan, ataupun pencegahan yang telah ada sebelumnya, namun tidak ada respons cepat untuk hal tersebut. Tapi saat kkarhutla terjadi, barulah bertindak," katanya.
Baca juga: Di Balik Selisih 25 Ribu Hektare Data Karhutla di Riau
Karena itu, Anton merasa perlu adanya evaluasi menyeluruh di semua sektor. Ia mengatakan, pemerintah tidak perlu fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi pencegahan karhutla agar tidak selalu terjadi terus-menerus.
