_saat_berbicara_di_sidang_PBB_(Screenshot_Video)1_thumb.jpg "TPNPB OPM Apresiasi Kehadiran John Anari di Sidang Umum PBB Perjuangkan pembebasan Papua")
_thumb.png "Kejagung Sita Smelter Timah, Pakar Hukum UI: Pengangguran Terbuka Makin Parah")
Medan, Gatra.com - Hadirnya Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Basar Simanjuntak, dalam acara Rembuk Nasional langsung disambut dengan sejumlah pertanyaan. Termasuk masalah sengketa lahan di Sigapiton, Toba Samosir (Tobasa).
Dalam acara yang digelar Ikatan Alumni Teknik (Ikatek) Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, di kampus ini, Jalan Sutomo Ujung, Medan, Sabtu (12/10), salah seorang mahasiswa meminta penjelasan terkait bentrokan masyarakat Desa Sigapiton, Toba Samosir, dengan BPODT.
Baca Juga: Ibu-ibu Demo 'Telanjang', Otorita Toba Siapkan Ganti Untung
Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan itu berlangsung 16 September 2019 lalu. Bentrokan terjadi karena masyarakat menghadang proyek pembangunan The Caldera Nomadic Escape yang dikerjakan BPODT di desa mereka. Hal itu disebabkan lahan proyek itu diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat.
"Mengapa tidak diberikan saja kepada masyarakat, agar tanah itu diusahakan dan menambah kesejahteraan masyarakat," tanya seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik.
Menanggapi itu, Basar, menjelaskan, bahwa lahan yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayatnya itu, merupakan lahan kosong yang izin pemanfaatannya sudah diberikan negara kepada BPODT untuk mengembangkan kepariwisataan Kawasan Danau Toba (KDT).
"Kurang lebih totalnya 300 Ha. Itu lahan kosong bukan perkampungan dan bukan lahan yang sedang diusahakan. Negara telah memberikan izin pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan wisata KDT," kata Basar.
Ditambahkannya, BPODT bekerja sesuai prosedur dan aturan. Kegiatannya juga terekspos dan tidak ada yang ditutupi. Basar mempersilahkan masyarakat menggugat hal itu, tapi dengan mekanisme hukum.
"Saya kira, kita harus bersatu padu untuk mengejar pembangunan wisata di KDT. Apalagi Presiden Jokowi sudah menaikkan KDT menjadi 5 super prioritas daerah wisata yang harus dikejar pembangunannya," jelas Basar.
Meski begitu, BODT tetap menghargai dan menghormati masyarakat adat yang berunjuk rasa. Hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Dijelaskannya, wisata merupakan sumber devisa andalan negara, selain migas. Berbeda dari sumber devisa lainnya, dampak dari wisata akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitarnya.
