Jember, Gatra.com - Kementerian Hukum dan HAM memastikan pembangunan berbasis investasi tidak akan mengganggu hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Suparno dalam acara Festival HAM Jember.

"Posisi pemerintah (Kemenkumham) dalam menyikapi pembangunan berbasis investasi menyatakan HAM harus menjadi roh dari setiap pembangunan. Sebab banyak hal yang harus dilihat efeknya dari sebuah pembangunan dan melibatkan masyarakat di dalamnya," ujarnya pada Selasa (19/11). 

Menurutnya, HAM dan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pemerintah memastikan, pembangunan menjadi fokus pemerintahan saat ini. Namun, diharapkan ini tidak akan menganggu HAM bagi seluruh warga Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Nasional (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Pemerintah tidak memberhalakan pembangunan berbasis investasi. Sebab, ada faktor HAM dan sosial budaya yang harus dipastikan terlindungi oleh Negara sebelum menjalankan pembangunan.

"Jangan seperti seolah-olah memberhalakan pembangunan dan investasi yang tidak memperhatikan HAM dan sosial budaya yang melekat pada Warga Negara Indonesia," katanya.