Medan, Gatra.com – Pengusaha Perusahaan Otobus (PO) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) ragu untuk mengoperasikan armada ditengah adanya larangan mudik lebaran 2020. Pihaknya menilai kebijakan pemerintah yang sudah mengizinkan operasional kendaraan di saat pandemi corona masih membingungkan dan sulit untuk diterapkan.

Hal itu dipaparkan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Antar Lintas Sumatera (ALS), Chandra Lubis. Menurut Chandra, Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang pada 6 Mei 2020 masih sangat sulit untuk dipenuhi oleh pengelola PO.

Sejumlah ketentuan yang dikeluarkan pemerintah dengan memberlakukan kendaraan menggunakan stiker khusus belum mewakili kepentingan pengoperasian armada. Pasalnya dari pantauan pengelola PO, pihak kementerian memberikan stiker dengan jumlah yang sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah armada yang dimiliki masing-masing PO.

“Bahkan ada yang hanya mendapat 3 stiker, sementara armada 300 unit. Ini tidak tepat, karena tidak mungkin kita hanya mengoperasikan tiga unit armada dari ratusan armada yang kita miliki. Karena itu kami masih ragu untuk mengoperasikan pelayanan mudik,” terangnya, di Medan, Selasa (12/5).

Chandra mengatakan bahwa kebijakan lain yang sangat sulit untuk di penuhi oleh pihak pengelola PO adalah pemberlakuan tes bebas corona kepada operator. Serta kewajiban memastikan para awak atau operator transportasi dan penumpang memenuhi protokol kesehatan.

“Jika kita mengoperasikan armada, namun penumpang juga tidak ada karena sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam perjalanan maka akan menambah kerugian. Sementara dalam satu bulan terakhir saja kami sudah sangat rugi,” jelasnya.