Jakarta, Gatra.com - Civil Society Organization (CSO) Sustainability Index 2018 yang baru saja dirilis Konsil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia menunjukkan, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam kapasitas LSM di nasional dan daerah. Sebagian besar LSM yang memiliki kapasitas kuat berbasis di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sementara itu, di Kalimantan dan Papua masih sangat minim.

Di Papua, LSM sangat dipantau ketat, sehingga membatasi kebebasan berekspresi mengenai hak-hak sipil dan politik warga. Sementara itu, menurut CSO Sustainability Index 2018, ormas besar keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah memiliki kapasitas organisasi yang sangat kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan politik.

Direktur Eksekutif Konsil LSM Misran Lubis mengatakan, perlu ada penguatan beberapa lembaga di daerah, terutama terkait akuntabilitasnya. Oleh karena itu, LSM harus dijadikan mitra kolaborasi antar-LSM maupun pamerintah nasional dan daerah. 

"Pemerintah jangan hanya sekadar melahirkan dan mengizinkan berdirinya sebuah lembaga. Namun juga harus melihat mandat apa yang ingin diemban oleh sebuah lembaga, sehingga jelas kapasitasnya," kata Misran, Jakarta (13/12).

Misalnya, pada tahun 2018, yang cukup ada peningkatan kolaborasi LSM yang terlibat dalam forum multi-pemangku kepentingan untuk membuat rencana aksi nasional dan lokal.

"Salah satu yang masif advokasi 2018 adalah soal RUU PKS, meski belum disahkan sampai saat ini," tambah Misran.

Dalam catatan Konsil LSM Indonesia, LSM yang aktif berkolaborasi dan juga mengadvokasi isu-isu lingkungan, HAM, dan antikorupsi seperti WALHI, INFID, ELSAM, ICW, dan CEA.