Banyumas, Gatra.com - Investasi di bidang manufaktur merupakan salah satu sektor yang sulit berkembang di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini menjadi perhatian dan pekerjaan rumah yang harus dipecahkan.
Pengamat ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr Abdul Aziz Ahmad SE MSi membeberkan tiga alasan yang mempengaruhi minat investor masuk ke daerah. Faktor ini antara lain karakteristik wilayah, topografi, infrastruktur, serta budaya.
"Pabrik pengolahan di wilayah selatan barat ini memiliki perbedaan karakteristik dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Contohnya di Solo dan sekitarnya yang memiliki banyak industri garmen dan tekstil. Justru di Purbalingga, tumbuh pabrik bulu mata dan wig. Sementara di Cilacap juga ada industri besar," jelasnya, Selasa (28/1).
Menurut dia, sektor perdagangan dan jasa lebih sesuai dengan karakteristik wilayah Banyumas. Meski sejatinya industri manufaktur memberi kontribusi yang besar untuk pendapatan asli daerah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed ini mengatakan, infrastruktur di wilayah Banyumas kurang memadai untuk industri-industri besar. Berbeda dengan daerah di Pantai Utara sampai Kabupaten Sragen.
"Investor itu enggan atau mudah masuk ke wilayah salah satunya mempertimbangkan soal infrastruktur. Di Jateng utara sampai Sragen secara topografi lebih mudah secara mobilitas untuk menuju pelabuhan Tanjung Emas. Sementara Banyumas tidak ada tol, topografinya juga naik turun. Sehingga mobilitasnya memang agak susah," urainya.
Dia mengatakan, untuk menarik minat investor, pemerintah perlu memperbaiki menyediakan akses transportasi serta sarana infrastruktur penunjang mobilitas itu. Meski di Cilacap terdapat pelabuhan namun fungsi dan peruntukannya tidak menunjang aktivitas ekspor impor.
Faktor lainnya, kata Aziz, yaitu budaya daerah. Budaya daerah yang lebih pro investasi akan memberikan motivasi investor untuk datang dan menanamkan modalnya.
"Kita tahu ada rencana untuk pembuatan tol dan bandara dan menunggu waktu realisasinya. Untuk kebutuhan bisnis tentu perusahaan mempertimbangkan tol untuk mobilitas angkutan darat. Sedangkan pendirian bandara di Purbalingga menurut saya kapasitasnya kurang membantu sistem pengangkutan itu," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas, Amrin Ma'ruf mengakui, rencana tata ruang wilayah (RTRW) menjadi salah satu penyebab belum masuknya investor di sektor manufaktur ke wilayah Banyumas. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih merampungkan pembahasan Peraturan Daerah perubahan RTRW tersebut.
"Berkali-kali ada investor yang datang menanyakan berkaitan dengan zona industri. Sementara kami masih mengkaji Perda perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga ini memang masih salah satu kendala," kata dia.
Menurut Amrin, perda tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2021. Hal ini untuk mengakomodasi permintaan sebagian besar investor yang menanyakan ketersediaan zona industri tersebut.
Untuk sementara ini, kata dia, pihaknya sudah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kemudahan investasi. Saat ini, perbup tersebut tengah dikonsultasikan dengan Pemprov Jateng.
