Semarang, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sebagai pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima kali berturut-turut.
Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9).
Rakornas diikuti seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang sekaligus menerima penghargaan tersebut.
Kemenkeu memberi penghargaan bagi pemda dalam dua kategori, yakni yang telah meraih WTP sebanyak lima kali berturut-turut dan 10 kali berturut-turut.
Selain Pemprov Jateng, beberapa pemerintah kabupaten/kota di Jateng juga mendapat penghargaan yang sama antara lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, Banyumas, Blora, Boyolali, Grobogan, Karanganyar, Kudus, Pati, Pekalongan, Purworejo, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Wonogiri, dan Pemerintah Kota Pekalongan.
Sedangan untuk Pemerintah Kota Solo dan Pemkab Jepara meraih penghargaan opini WTP atas laporan keuangan selama sepuluh kali berturut-turut.
Menanggapi penghargaan dari Kemenkau ini, Ganjar Pranowo meminta agar catatan bagus terkait WTP tersebut tidak dicederai atau dinodai dengan persoalan seperti korupsi.
“Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, WTP itu bersih ya jangan dinodai dengan persoalan. WTP bersih tapi ketika dicek ada korupsi, jangan sampai terjadi,” katanya.
Oleh karenanya, Ganjar mengajak belajar semua dengan mengelola uang negara dengan baik, sehingga tetap bersih dari korupsi.
“Pemprov Jateng sebenarnya telah mendapat WTP sembilan kali berturut-turut, tapi karena gradenya masih di bawah sepuluh dapat yang lima kali. Terima kasih kami mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Menurut Ganjar, adanya pandemi Covid-19 tidak ada hubungannya dengan WTP. Justru pada pandemi yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan dana refocusing agar semua semua pihak prudent dan harus hati-hati.
Untuk itu, lanjut ia, sejak awal Pemprov Jateng sudah menerapkan cara untuk menjaga akuntabilitas dana refocusing tersebut.
Caranya adalah menyiapkan anggaran secara rinci, digunakan untuk belanja apa, dan kapan eksekusinya. Setelah melalui proses itu maka filter terakhir adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang akan me-review anggaran belanja yang diajukan tersebut.
“Jangan sampai dana yang lebih banyak, dana tidak terduga, dan dibelanjakan dengan gampang tetapi akuntabilitas kurang. Ini akan menodai WTP,” ujar Ganjar.
