Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Bank Indonesia (BI) mengambil bagian lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang saat ini tengah digulirkan oleh pemerintah. Hal itu untuk kembali menggerakkan sektor riil, sekaligus membantu pelaku usaha UMKM, sehingga bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

"Dalam situasi krisis seperti ini kita harus mampu gerak cepat dan tepat, buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga, dan jangan 'membangun tembok tinggi-tinggi' untuk berlindung di balik otoritas masing-masing," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Kamis (3/12).

Selain itu, seluruh pihak, baik itu pemerintah pusat dan daerah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus bisa berbagi beban dan tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara. Sehingga pada akhirnya, Indonesia dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global.

Namun demikian, untuk menjadi negara dengan tingkat ekonomi tinggi, masih banyak hal yang harus dihadapi Indonesia, salah satunya tingkat pengangguran yang akan semakin besar karena dampak pandemi Covid-19.

"Kita hadapi besarnya angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan, karena itu pemerintah melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit," ujarnya.

Karenanya, pemerintah saat ini tengah melakukan reformasi struktural untuk membenahi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dengan UU sapu jagad itu, Jokowi berharap, iklim usaha akan semakin baik, sehingga UMKM dan industri padat tenaga kerja dapat lebih berdaya saing.

"Makanya, perizinan dipermudah. Izin usaha UMKM cukup dengan dengan pendaftaran saja dan banyak kemudahan lainnya," kata Jokowi.