Mataram, Gatra.com - Dinilai efektif dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diganjar predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Anggota IV BPK RI Isma Yatun di Mataram Selasa (18/5) mengatakan, meski Pemprov NTB mendapatkan opini WTP, namun terdapat sejumlah catatan yang perlu dibenahi, antara lain terkait temuan kekurangan volume dan denda dari hasil suatu pekerjaan yang dilaksanakan jajaran OPD di lingkungan Pemprov NTB, dan temuan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD NTB.
"Dengan diraihnya WTP ini, Pemprov NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya periode 2011-2020, meski ada catatan yang harus dibenahi," katanya.
Dikatakan, apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. "Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB," ujarnya.
Isman melanjutkan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas dan pemanfaatan aset Pemprov NTB, terutama aset di Gili Trawangan, Lombok Utara. Disana disarankan untuk memperbarui daripada kontrak kerjsama dengan badan usaha yang mengelola aset dan ini harus segera ditindaklanjuti," jelas Isma.
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah bersyukur atas diperolehnya kembali WTP untuk 10 tahun secara berturut - turut oleh Pemprov NTB. "Ini hal istimewa karena mampu meraih WTP selama 10 tahun. Kami berjanji ," ujarnya.
Ia berjanji, akan memperbaiki dan menuntaskan apa yang masih menjadi catatan temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2020 tersebut. "Ini memberikan kepercayaan diri kepada kita untuk senantiasa melanjutkan pengelolaan keuangan secara baik," kata Zulkieflimansyah.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah mengapresiasi atas apa yang diraih Pemprov NTB. "Ini berkat kerja keras semua pihak, sehingga NTB dapat memperoleh hasil WTP dari BPK sejak 2011 sampai 2020. Tentu hal ini perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan kedepan," kata Isvie.
