Jakarta, Gatra.com– Hingga hari ini, penetapan tanggal pilpres, pileg, dan pilkada 2024 masih menemui jalan buntu. Penetapan tanggal Pemilu 2024 yang sejatinya terjadi pada 6 Oktober 2021 lalu harus batal lantaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, batal menghadiri rapat di DPR bersama KPU untuk menyepakati tanggal tersebut karena ada panggilan rapat terbatas dari Presiden Jokowi.
Banyak pihak yang menduga bahwa buntunya penetapan tanggal Pemilu 2024 ini merupakan akal-akalan elit-elit pemerintah untuk menunda gelaran pesta demokrasi tiga tahun mendatang tersebut, terutama gelaran pilkada.
Dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Pada Juni lalu, Ketua KPU, Ilham Saputra, sempat mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sedang menggodok wacana penundaan pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.
Pada Agustus lalu, Arief Poyuono, mantan petinggi Partai Gerindra, sempat mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden kepada orang-orang dekat Jokowi. Alasannya adalah karena kondisi Covid-19 di tahun 2024 belum tentu mereda.
Kekhawatiran soal krisis pandemi Covid-19 yang belum tentu mereda tersebut diamini oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa. Ia mengungkapkan bahwa dalam gelaran pilpres, pileg, dan pilkada 2024, Indonesia masih akan berkutat dengan situasi pandemi Covid-19 yang masih belum jelas ujungnya.
“Di Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 situasi bangsa kita itu ada di dalam situasi yang menurut saya masih krisis, yaitu ada pandemi Covid-19,” ujar Saan dalam sebuah webinar yang digelar pada Rabu, (13/10/2021).
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR lainnya, Mardani Ali Sera, berpendapat berbeda soal kekhawatiran pandemi Covid-19 yang diprediksi masih akan menghantui gelaran Pemilu 2024. Anggota DPR dari partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tersebut menyatakan bahwa alasan pemerintah untuk mengundur jadwal Pemilu 2024 karena Covid-19 terlalu naif.
“Yang masih belum bisa saya terima alasan [pemerintah] terlalu naif dimundurkan. Karena khawatir kerumunan, khawatir terlalu cepat, khawatir Covid,” ujar Mardani dalam diskusi publik yang digelar beberapa waktu lalu.
“Kita sudah sukses melaksanakan Pilkada 2020 bahkan itu in the middle of crisis dan tidak terjadi cluster Covid. Jadi, alasan-alasan pemerintah tidak terlalu kuat untuk mundur ke bulan Mei 2024,” imbuh Mardani.
Mardani mengatakan bahwa penundaan pemilu adalah sesuatu hal yang agak mustahil dilakukan lantaran hal tersebut akan bertabrakan dengan aturan perundang-undangan yang ada.
“Kalau penundaan pemilu berat, ya, karena konstitusi sudah mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan itu kalau kita menunda itu kita harus menabrak konstitusi dan repot sekali presiden nabrak konstitusi,” ujar Mardani.
Pakar komunikasi politik asal Universitas Paramadina, Hendri Satrio, senada dengan Mardani. Menurutnya, pemerintah bisa bercermin pada gelaran Pilkada 2020 yang dinilai sukses walau digelar di tengah-tengah pandemi.
“Ya, 2020 juga bikin Pilkada setengah Indonesia ngga ada masalah, tuh. Jalan-jalan aja. Dan sekarang kan kerja keras pemerintah sudah terlihat, gitu, Covid kita juga sudah menurun,” ujar Hendri kepada Gatra.com pada Rabu, (13/10).
Lebih jauh lagi, Hendri juga menduga bahwa penundaan pilkada serentak tiga tahun mendatang tersebut ada kaitannya dengan pelanggengan kekuasaan para pemimpin-pemimpin politik tertentu.
“Terkait hal ini, ada satu aja kepastiannya, yaitu bahwa berkuasa itu enak sehingga menyebabkan para penguasa ini nggak pingin tukeran [kekuasaan] lagi. Pengennya terus-menerus berkuasa. Sebaiknya dilakukan bergantian sesuai dengan Undang-undanglah,” tutur Hendri.
Hendri menilai bahwa isu Covid-19 dalam wacana pengunduran jadwal Pemilu 2024 tak relevan. Baginya, pernyataan-pernyataan mengenai wacana tersebut menandakan bahwa elit-elit politik di kursi kekuasaan masih menganggap masyarakat Indonesia berintelegensi rendah.
“Jadi, jangan kemudian main-main drama dengan memperpanjang isu dengan statement-statement yang jadinya keliatan orang Indonesia tuh di mata pemerintah bodoh semua,” ujar Hendri.
