Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Bappenas terkait sinergi dan kolaborasi mengenai Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara.

"Tidak boleh ada tindak pidana korupsi baik itu karena pelaksanannya maupun tidak boleh ada juga regulasi yang ramah tindak pidana korupsi, itu kata kunci," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (2/2).

KPK memandang perlunya pembangunan IKN dengan persiapan dan juga perencanaan yang baik.

"Sehingga tahapan pembangunan IKN dari mulai perencaan, pembangunan, pengadaan barang jasa, pembiayaan program termasuk sumber pembiayaan diyakinkan tidak ada satu level yang bocor," tegas Firli.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengajak dalam hal perencanaa dan pembangunan agar IKN tidak terjadi inefisiensi. Baik dalam hal harga biaya lahan maupun harga lain yang mengakibatkan kenaikan ekskalasi, sehingga memberatkan semua dalam pembangunan.

"Sering kali orang nunut dalam prosedur yang ada membuka peluang terjadinya korupsi. Kami Bappenas bersama KPK dalam Stranas Pencegahan Korupsi sehingga membuat rencana aksi khusus terhadap pembangunan," jelas Suharso.