Jakarta, Gatra.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Eko Prasetyanto, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Eko dalam keterangan tertulis diterima pada Rabu (25/5), menyampaikan, hal tersebut sebagaimana kerap diingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.
“Sering disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa bekerja dengan meminimalkan persoalan dan berprestasi tinggi,” ujar Eko.
Hal tersebut, lanjutnya, karena tuntutan dan tantangan pemda saat ini demikian besar. “Permasalahan yang kita hadapi semakin kompleks. Namun tetap harus kita selesaikan,” katanya.
Selain itu, Eko dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Dalam Negeri di Yogyakarta tersebut juga meminta agar Pemda meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Pasalnya, ini merupakan salah satu kunci dalam memperkuat hubungan pusat dan daerah.
Melalui koordinasi dan komunikasi intensif, lanjut dia, antarlembaga pemerintahan dapat saling berpartisipasi memberi saran untuk perbaikan kinerja masing-masing di masa mendatang.
Kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara lembaga pemerintah, terang Eko, juga bentuk realisasi dari nilai-nilai Ber-AKHLAK yang menjadi pegangan para aparatur negara.
“Kita akan terus mendorong core value Ber-AKHLAK ini; berorientasi pelayanan kepada masyarakat, mengerjakan segala sesuatu dengan kompeten, akuntabel, harmonis, loyal. Kemudian adaptif dan kolaboratif,” ujarnya.
Dengan mengimplementasikan nilai tersebut Eko optimistis bahwa tantangan yang dihadapi pemda dapat dituntaskan. “Saya kira ini kunci yang perlu kita lakukan. Dengan nilai-nilai Ber-AKHLAK ini dan kerja keras, kita dorong untuk dapat terselesaikan,” katanya.
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualaman X, menyepakati hal tersebut. Ia pun mengakui Yogyakarta tidak lepas dari tantangan yang ada.
“Permasalahan pembangunan di DIY saat ini semakin kompleks dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DIY 2017-2022 yang belum tercapai secara optimal,” ungkap Pakualaman X.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur DI Yogyakarta tersebut mengatakan, diperlukan peningkatan kinerja dan strategi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam menuntaskan permasalahan tersebut.
“Kualitas dan pelaksanaan program harus terus ditingkatkan, dibarengi dengan upaya peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, agar terlaksana pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Yogyakarta, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun meminta bantuan BSKDN untuk terus membantu DI Yogyakarta, termasuk dengan mengadakan diskusi seperti yang tengah dilaksanakan.
“Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas antarpemerintah pusat dan DIY, terutama dalam menjalankan praktik baik di mana penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Menyambut hal tersebut, Kepala BSKDN berkomitmen untuk terus memperhatikan perkembangan Yogyakarta sebagai daerah yang potensial. Ia juga mengharapkan ada masukan yang sama dari Pemerintah Daerah Yogyakarta terus berkolaborasi.
“Kita ketahui bersama, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki kemajuan dan keunggulan yang perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, masukan dari Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini, tentu kami butuhkan,” ucap Eko.
