Jakarta, Gatra.com - Festival Syawal 1443 H, Kamis, (9/6) lalu resmi ditutup oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (HC.) K. H. Ma'ruf Amin. Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk Recover Together, Recover Stronger Bersama UMK Halal, ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya.

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati memaparkan, gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1443 H (2022) telah diikuti oleh 3.304 UKM dalam bentuk Bimbingan Teknis, 574 kader dakwah yang mengikuti program Training of Trainer ToT), serta sejumlah organisasi dan penggiat halal yang berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan.

Ditambahkan, saat ini sertifikasi halal telah menjadi kewajiban, yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifkat halal. Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah tahun 2024 dengan masa penahapan sesuai dengan jenis produk.

Pada tahun tersebut, khusus untuk seluruh produk makanan dan minuman harus sudah bersertifikat halal. “Ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tapi juga pelaku usaha kecil,” kata Muti Arintawati.

Mengutip data Kementerian Koperasi dan UMK, Muti menyatakan bahwa pada tahun 2018 jumlah perusahaan skala UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau sekitar 99 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Jumlah tersebut sangatlah besar, sehingga untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal perlu dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, untuk memberikan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal.

LPPOM MUI sejak awal berdirinya tahun 1989 sudah melakukan proses sertifikasi halal bagi UMKM. Hingga tahun 2021 LPPOM MUI telah melakukan sertifikasi halal bagi 8.333 UMK secara nasional. Sedangkan pada tahun 2022 sampai bulan Juni, telah melakukan sertifikasi halal bagi UMK sebanyak 2.310 pelaku usaha.

“Jumlah tersebut tentu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan UMK yang ada di Indonesia,” kata Muti.

Oleh karena itu, LPPOM MUI menyelenggarakan Festival Syawal sebagai bentuk perhatian khusus dan dukungan bagi UMK yang sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu. Pada tahun 2022, Festival Syawal mengambil tema Tingkatkan Daya Saing UMK Melalui Sertifikasi Halal yang Mudah dan Terpercaya.

Fokus kegiatan ditekankan pada bimbingan teknis dan pelatihan bagi para komunitas penggiat halal agar dapat memberikan bimbingan kepada para pelaku UMK.

Wakil Presiden pun berpesan agar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara jeli mampu menangkap peluang pasar halal internasional yang terus berkembang.

“Produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan konsumen muslim, namun juga telah menjadi gaya hidup. Sebab produk halal diyakini sebagai produk yang baik untuk dikonsumsi. Masyarakat dunia telah mengakui bahwa halal food is good food”, ungkap Wapres.

Untuk mendukung pengembangan pasar produk halal Indonesia, lanjut Wapres, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terus berupaya mewujudkan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia.

“Pengembangan industri halal di Indonesia telah lama menjadi perhatian pemerintah, terutama mendorong pertumbuhan UMK halal berkelanjutan melalui pengintegrasian UMK sebagai bagian dari rantai halal global, melalui berbagai kebijakan,” kata Wapres dalam sambutan yang disampaikan secara daring.

Kebijakan tersebut, pertama pemerintah mendorong agar segera dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini yang sudah ada di Sumatera Barat, menyusul ada di Riau, Jabar dll.

Kedua, Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan business prosess sertifikasi halal termasuk mengupayakan percepatan target pencapaian fasilitasi 10 juta produk UMK halal. Pemerintah mengharapkan, para pelaku UMK secara aktif mendaftarkan produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal sehingga meningkatkan nilai tambah sehingga mampu menembus pasar halal dunia.

Ketiga, pengembangan industri halal direalisasikan melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH). Diharapkan, para pelaku UMK dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di KIH.

Keempat, penguatan ekosistem, dimana pemerintah terus mengakselerasi industri halal dalam negeri, dalam upaya mewujudkan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi halal terkemuka di dunia. Dengan adanya ekosistem industri halal yang kuat, diharapkan kapasitas dan kualitas industri halal Indonesia semakin kuat pula.

Pemerintah mengapresiasi LPPOM MUI yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMK halal di Indonesia. Sebagai perintis sertifikasi halal sekaligus sebagai icon label halal Indonesia. LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya.

Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, juga memberikan apresiasi terhadap LPPOM MUI sebagai penyelenggara Festival Syawal 2022 yang konsisten membantu pelaku UMKM dalam bentuk fasilitasi sertifikasi halal gratis.

Bagaimanapun dalam masa pandemi pelaku UMKM adalah yang paling terdampak. Untuk keluar dari situasi ekonomi yang terdampak tersebut memang memerlukan upaya gotong rotong.

Dalam sambutannya Menteri Tetenmengutip Indonesia Halal Lifestyle Center, Indonesia merupakan konsumen besar bagi pasar produk halal. Pengeluaran total penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal di semua sektor serta prediksi pertumbuhan ekonomi hingga 2025, sebesar 218,8 M dollar AS atau tumbuh 5,3 persen.

Potensi dampak ekonomi indusri halal terhadap PDB sebesar 3,8 M dollar AS. Untuk memanfaatkan potensi tersebut tentu harus didukung oleh supply barang halal.

Untuk itu, upaya fasilitasi sertifikat halal gratis yang diberikan dalam Festival Syawal 2022 yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI ini adalah salah satu cara untuk berkontribusi dalam menambah supply produk halal tersebut. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan ekosistem usaha yang baik sebagaimana tertuang dalam Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Senada dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno, juga menyatakan bahwa terbatasnya mobilitas selama pandemi memberikan dampak ekonomi pada sektor parekraf termasuk termasuk pelaku UMKM. Menyitir survei yang diadakan oleh Kemenkop dan UKM, Sandiaga S. Uno bahwa 23,1 % pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 19,5 % UMKM mengalami hambatan distribusi.

Survei sejumlah lembaga juga menunjukkan UMKM mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, membayar biaya operasi dan pemenuhan bahan baku, angka pelanggan yang berkurang serta terhambatnya proses distribusi dan produksi.

Di sisi yang lain, mengutip laporan World Economic Outlook, Indonesia diproyeksikan akan mencatat perbaikan dan diperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,2% pada tahun 2022.

Seiring perekonomian dunia yang membaik dengan terkendalinya pandemi, Indonesia optimis terus bergerak maju. Kemenparekraf menerapkan strategi pemulihan dengan mengedepankan strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan prioritas membangun kembali kepercayaan pasar agar mobilitas masyarakat meningkat.

Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Untuk itu Sandiaga S. Uno memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan LPPOM MUI yang secara konsisten dalam memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada pelaku UMK.

Sertifikasi halal adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi agar produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Hal ini mampu mengurangi kesenjangan pembangunan dan bermanfaat membuka lapangan usaha serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.