Jakarta, Gatra.com – Kepala Badan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, mendorong pemerintah daerah selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, lanjut Eko dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (12/6), WTP merupakan nilai penting dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang mesti dicapai pemerintah daerah (Pemda).
Ia menyebutkan, opini BPK adalah salah satu dimensi penting dalam tata kelola keuangan pemerintah, termasuk pemda. Pihaknya pun terus mendorong agar pemda meraih banyak WTP, salah satunya disampaikan dalam bimbingan teknis IPKDN di Bali.
Eko pun sempat menanyakan kepada para perwakilan pemda dalam Bimtek IPKD tersebut apakah sudah mendapatkan WTP untuk memastikan pemda meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya hingga mendapatkan opini baik tersebut dari BPK.
“Mari Bapak dan Ibu, ini [mendapatkan opini BPK] kita ikuti. Kita kerja secara objektif, sehingga kita benar-benar mengetahui kondisi daerah kita. Apakah kondisi keuangan kita sudah baik, atau masih memerlukan perbaikan, atau masih sangat memerlukan perbaikan,” ujanyar.
Menurut Eko, opini BPK tersebut adalah salah satu dimensi dari lima dimensi lainnya dalam pengukuran IPKD yang disusun BSKDN. Kelima dimensi tersebut, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dengan anggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah.
Dengan memaksimalkan kinerja dalam masing-masing dimensi, pemerintah daerah akan mendapatkan hasil yang baik pula dalam IPKD. Ini penting dalam upaya pembangunan daerah dan bangsa secara umum.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel adalah kontribusi kita untuk pembangunan daerah. Tidak mungkin Indonesia ini akan maju, jika 34 provinsinya tidak maju,” ungkapnya.
Para peserta yang hadir pun mengamini pentingnya masukan BSKDN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemerintah Provinsi Bali, I Made Gunaja, mengatakan, Bimtek yang diadakan tersebut akan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan yang baik.
“Saya memandang Bimtek ini sangat penting dan strategis dilakukan, karena dengan Bimtek akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan potensi aparatur di daerah, khususnya terkait substansi dan aplikasi IPKD,” ucapnya mewakili Pemerintah Provinsi Bali.
