Home Kesehatan Soal Penyusunan Peta Jalan Endemi COVID-19, Siapa Saja yang Perlu Terlibat?

Soal Penyusunan Peta Jalan Endemi COVID-19, Siapa Saja yang Perlu Terlibat?

Jakarta, Gatra.com - Rencana pemerintah menyusun peta jalan (road map) perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi perlu keterlibatan kelompok rentan, kalangan disabilitas, dan masyarakat adat. Sebab, ketiga kelompok masyarakat tersebut sering kali menjadi yang paling akhir mendapatkan layanan vaksinasi.

Menurut epidemiolog yang juga Global Health Security dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, pemerintah perlu melibatkan para pihak terkait dalam penyusunan pemulihan peta jalan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam aspek perilaku.

“Semua pihak terkait di masyarakat perlu dilibatkan, apalagi kelompok rentan. Karena mereka paling terdampak,” kata Dicky dalam diskusi daring dengan tajuk No One Left Behind: Partisipasi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan dalam Penyusunan dan Penerapan Peta Jalan Transisi Pandemi ke Endemi COVID-19, pada Rabu (29/6/2022).

Dalam diskusi yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Maria Un, menjelaskan keterlibatan dengan pemerintah selama ini sudah diwadahi dalam forum dan diskusi pada level nasional dan provinsi. Namun di tingkat kabupaten, keterlibatan ini masih minim.

Padahal, hambatan banyak dialami oleh penyandang disabilitas di daerah. Misalnya, organisasi tersebut pernah menggelar vaksinasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari data 200 orang disabilitas, yang datang ke lokasi vaksinasi hanya 21. Ternyata masalahnya ada pada akses transportasi ke lokasi vaksinasi yang biasa digelar di kota/kabupaten. “Perlu dipikirkan vaksinasi yang mendekati masyarakat,” ujarnya.

Maria mengatakan data tentang penyandang disabilitas juga perlu dibenahi. Sebab, data penerima vaksin pada masyarakat umum sangat timpang jika dibandingkan dengan data penerima vaksin pada kalangan disabilitas. Data terpilah ini nantinya bisa menunjukkan apakah penerima vaksin pada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, memang sama dengan data pada masyarakat secara umum.

Terkait data ini, Edo Rakhman, Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menilai data di seluruh Indonesia masih timpang. Menurutnya, tak semua warga menjadi target vaksin. Data pemerintah selalu menunjukkan target vaksin mencapai 208 juta.

Padahal, pada 2021 jumlah penduduk naik sekitar 2,5 juta jiwa menjadi 273,879 juta. Jika status pandemi saat ini mau berlanjut menjadi endemi, Edo mempertanyakan apakah sudah semua masyarakat menjadi target vaksin; apakah kelompok rentan dan masyarakat adat sudah menjadi prioritas vaksinasi.

WALHI memiliki pengalaman dalam upaya vaksinasi ke daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah hingga kabupaten dan desa bersama pemerintah seperti Maluku, Papua, dan Papua Barat. Dalam hemat Edo, ia pesimistis Indonesia dapat meloncat langsung menuju endemi dengan menimbang ketimpangan vaksinasi yang masih terjadi. “Dengan ketimpangan data ini, apakah sudah layak masuk menjadi endemi?" katanya.

Namun, pendapat dari sisi otoritas menunjukkan pemerintah mendukung peta jalan menuju endemi. Menurut Mohammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, jika ada masalah vaksinasi di kalangan kelompok rentan dan masyarakat adat, bukan berarti mereka tidak tergolong sebagai prioritas. Pada awalnya, pemerintah mendahulukan kalangan lansia, tenaga kesehatan, pelayan publik, dan anak-anak di atas 12 tahun. “Semua orang, baik kelompok rentan dan masyarakat adat, masuk dalam kelompok itu hingga sampai tingkat desa,” kata Syahril.

Menurut Syahril, data 208 juta jiwa yang menjadi target vaksinasi itu hanya penduduk di atas usia 12 tahun. Jika memasukkan warga berusia 6 tahun ke atas, datanya sekitar 273 juta jiwa. Memang tak semuanya bisa menerima vaksin. Masalahnya rupa-rupa seperti faktor kesehatan dan usia, juga medan di lapangan. Untuk urusan disebut belakangan, Syahril mengakui perkara geografis menjadi tantangan vaksinasi di Provinsi Papua, yang pencapaian vaksinasinya baru sekitar 32,2%.

Dia menegaskan Indonesia masih berada dalam status pandemi. Kondisi tersebut berpangkal pada masih naik-turunnya kasus COVID-19, apalagi kini ditemukan subvarian BA.4 dan BA.5. Namun, data pemerintah menunjukkan kenaikan kasus penularan masih dalam batas aman.

Menurut data sebulan terakhir, jumlah kasus sempat turun menjadi 368 pada awal Juni. Lalu lonjakan terjadi hingga 2.069 kasus, kemudian turun menjadi 1.445 kasus, dan terakhir naik lagi menjadi 2.167 kasus.

Begitu juga dengan positivity rate, pada awal Juni %tasenya hanya 0,88 %. Namun, kemudian melonjak menjadi 4,4 %, dan kini 3,46 %. Pada periode sama, angka kematian juga hanya 3 orang, lalu naik menjadi 9 orang, dan terakhir turun jadi 2 orang. Tingkat keterisian rumah sakit juga masih terkendali dengan kisaran 1,42% –2,33%.

Walaupun secara umum kondisi membaik, namun WHO (World Health Organization) belum mencabut status PHEIC (Public Health Emergency International Concern) alias pandemi. Status ini ditinjau tiap tiga bulan sekali. Pelonggaran belakangan bukan berarti pula status pandemi berakhir.

Menurut Dicky, Indonesia sudah bagus, namun kekebalan komunitas (herd immunity) dari COVID-19 ini masih jauh. Kondisi ini bisa dicapai jika ada vaksin karena dapat sangat efektif mencegah infeksi atau setidaknya mencegah penularan dari kasus lebih tinggi dari yang ada saat ini. Selain itu, didukung vaksin yang durasi proteksinya lama, misalnya 5 tahun atau, idealnya, 10 tahun.

Dia menjelaskan COVID-19 bisa terkendali jika angka kematian bisa ditekan, positivity rate ditekan di bawah 1 %, dan penularan kurang dari 1 %. Selain itu, vaksinasi 3 dosis sudah mencakup 70% dari seluruh warga, dan 85% untuk 2 dosis, setidaknya bagi kelompok rentan.

“Indonesia sudah bagus, hanya di bagian vaksinasi yang masih jadi PR,” ujar Dicky.

Dicky pun mengusulkan bahwa kemunculan varian baru yang resisten terhadap vaksin jangan sampai terjadi, jika ingin benar-benar aman. “Banyak negara di dunia yang terlalu cepat melonggarkan,” ujarnya.

"Dan bila COVID-19 akhirnya selesai, itu bukan saatnya pesta pora, tapi justru bersiap untuk hidup yang sehat harmonis dengan hewan dan lingkungan (one health). Sebab, ancaman utama sebenarnya adalah perubahan iklim yang efeknya sangat memungkinkan bagi wabah untuk makin sering merebak karena penyakit dari hewan jadi mudah berpindah ke manusia," tutup Dicky.

52