Batanghari, Gatra.com - Musibah gagal panen Padi melanda sebagian daerah pimpinan Muhammad Fadhil Arief. Hamparan kuning tanaman padi unggul milik Tiga Kelompok Tani (KT) batal jadi beras akibat gagal panen.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari, Jambi, Mara Mulya Pane dikonfirmasi Gatra.com mengatakan, pemicu gagal panen akibat banjir dan serangan hama tikus.
"Kita mengetahui lahan kita adalah lahan tadah hujan, dimana memang berada di pinggiran Sungai Batanghari. Curah hujan September ini cukup tinggi sehingga menggenangi lahan-lahan sawah petani," ucap Pane diruang kerjanya beberapa hari lalu.
Berdasarkan laporan anak buahnya, ada Dua Kelompok Tani (KT) Desa Karmeo gagal panen karena tanaman Padi mereka terdampak banjir. Sementara dari kecamatan lain belum ada laporan perihal lahan pertanian terendam banjir.
"Dua kelompok tani, yakni KT Tunas Muda seluas 17,15 hektar dan KT Tunas Baru seluas 22,15 hektar," katanya sembari melihat lembaran kertas putih di atas meja.
Gagal panen turut dirasakan petani asal Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian. Hasil inventarisir petugas Dinas TPH di lapangan, lahan gagal panen KT Jaya Bersama Ulu seluas 6,5 hektar.
"Jadi, musibah gagal panen di Desa Rantau Puri karena serangan hama Tikus," ujarnya.
Masing-masing Ketua KT bisa mengklaim musibah gagal panen Padi kepada pihak Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pane bilang petani dan penyuluh sudah mulai memahami penggunaan AUTP.
"Kita berharap kelompok mengklaim, sehingga kerugian petani akibat banjir dan serangan hama tikus bisa mendapat klaim dari AUTP. Suratnya sudah saya teken," katanya.
Secara keseluruhan Dinas TPH telah mengajukan premi AUTP sebanyak 162,97 hektar. Dari jumlah ini, kata Pane yang baru diketahui puso atau gagal seluas 46,15 hektar.
Gagal panen dengan beragam pemicu adalah kejadian yang tak dinginkan semua petani. Makanya dinas berupaya terus menerus menggerakkan petani ikut AUTP yang selama ini sudah disubsidi pemerintah.
"Petani sangat terbantu, karena klaim per hektarenya Rp 6 juta. Pengusulan AUTP ini nanti akan dicek oleh BUPT atau pengawas kerusakan tanaman dan pihak asuransi sendiri,"" ucapnya.
Pane merinci dalam satu hektar, premi yang dibayar pemerintah kepada pihak asuransi sebesar Rp 180.000. Artinya pemerintah telah menalangi atau memberi subsidi sebesar 80 persen.
"Petani cuma bayar 20 persen yakni sebesar Rp 36.000 per-hektar," katanya.
Solusi agar petani terhindar dari musibah gagal panen akibat banjir, menurut Pane yakni menanam Padi lebih awal. Ia memprediksi terhadap sebagian sawah terendam banjir akibat petani menanam Padi memasuki Mei 2022.
Secara grafik, terjadi penurunan gagal panen padi tahun ini ketimbang tahun lalu. Petani dalam wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Maro Sebo Ilir pada tahun lalu paling banyak merugi.
"Alhamdulillah tahun ini cuaca cukup bersahabat, iklim cukup bersahabat dengan kita. Kalau kita sekarang ke daerah sentra padi, kita bangga, senang hati dan bersyukur banyak masyarakat menjemur Padi," katanya.
