Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia), Edi Sutrisno, mengatakan, pemerintah bisa menjadikan Hari Pahlawan tahun ini sebagai momentum untuk mengatasi permasalahan iklim.
"Pemerintah harus berdiri tegak sebagai pahlawan perubahan iklim. Konflik yang hari ini terjadi dari Sabang sampai Merauke, didorong oleh modal yang ada," ujarnya saat ditemui usai aksi di Jakarta, Kamis (10/11).
Baca Juga: Masyarakat Sipil Gelar Aksi Tuntut Peran Lembaga Keuangan dalam Pengawasan Lingkungan
Ia menilai bahwa saat ini, pemerintah harus hadir dalam perumusan dan penegaInkan kebijakan. Dalam taksonomi hijau misalnya, ia menyebut bahwa review bagi peminjam dana harus dilakukan secara serius.
Edi menuturkan bahwa dalam menggerakkan investasi hijau, akan sia-sia merencanakan mengurangi emisi di 2030 jika masih terus memfasilitasi perusahaan yang merusak lingkungan. Menurutnya, pemberian pinjaman modal bagi perusahaan yang tidak ramah lingkungan harus dibatasi agar perusahaan memilih untuk meproduksi dengan terus memperhatikan unsur lingkungan.
Sebelumnya, hasil laporan koalisi Forests & Finance menemukan bahwa 90% bank-bank dari negara G20 telah mendanai kerusakan hutan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Ia menyebut bahwa hasil laporan itu akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai rekomendasi dan dasar dalam merumuskan kebijakan nantinya.
"Selama ini, lembaga jasa keuangan regulasinya masih belum baik. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa scoring terkait kebijakan sustainable di Indonesia masih merah, masih perlu diperbaiki," ucapnya.
Baca Juga: Menyoroti Minimnya Keterlibatan Anak Muda Dalam Susun Kebijakan Lingkungan
Maka, ia meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan perbaikan regulasi, terutama bagi yang memiliki kewenangan. Hal ini berkaitan dengan penegakannya, terutama dalam menjaga iklim investasi hijau yang berpotensi masuk di Indonesia.
"Infrastruktur terkait tata kelola harus serius. Selama buruk, jangan berharap green investment masuk ke Indonesia. Masih jamak kita dengan suap korupsi dan sebagainya, itu jadi cerita horor untuk investasi hijau," katanya.
