Jakarta, Gatra.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Merdeka Jakarta pada Senin, 19 Desember 2022. Dalam proses pelantikan, presiden menyampaikan sejumlah arahan kepada Panglima TNI baru. Salah satu arahan yang disampaikan kepala negara adalah terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus terus dijaga.
“Tadi baru saja telah kita lantik Laksamana TNI Yudo Margono, di samping saya, sebagai Panglima TNI, dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, yang kedua menjaga kesatuan dan persatuan kita,” ujar Presiden Jokowi kepada awak media usai pelantikan Panglima TNI pada Senin (19/12).
Pengamat militer Wibisono mengatakan, meskipun tidak genap 12 bulan menjabat Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dapat menjawab amanah tersebut dengan bekerja optimal dan bergerak cepat mengatasi situasi keamanan yang terkait dengan kedaulatan bangsa. Misalnya, gangguan keamanan dan pembantaian masyarakat sipil oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, situasi konflik yang memanas di Laut Natuna Utara, serta sengketa pulau pasir dengan Australia.
Selain itu, Laksamana Yudo juga harus memikirkan bagaimana perbaikan kesejahteraan prajurit TNI. “Kesejahteraan sejatinya tidak semata-mata terkait peningkatan penghasilan yang didapatkan prajurit TNI setiap bulan atau terkait penugasan. Integrasi isu pendidikan anak dalam skema mutasi/promosi prajurit hingga perbaikan kemudahan pembiayaan keuangan/fasilitas kredit menjadi penting untuk dibahas secara konkret,” ujar Wibisono.
Selain itu, Panglima TNI yang baru harus fokus kepada penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI. “Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, Panglima TNI bisa memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan,” kata Wibisono.
Kogabwilhan yang dulu bernama Kowilhan di tubuh TNI bukan barang baru, karena pernah diterapkan pada masa Orde Baru, saat TNI bernama ABRI. Sebagai mantan panglima Kogabwilhan I TNI, Yudo Margono menurutnya punya pengalaman mengadang tantangan yang dihadapi komando utama operasi TNI.
“Panglima TNI yang baru adalah sabuk pertahanan negara kepulauan, Oleh karena itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman,” ucapnya.
“Dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim, hendaknya dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua dan sengketa pulau pasir,” Wibisono menambahkan.
