Jakarta, Gatra.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menerbitkan Health Outlook 2023. Kajian tersebut disusun untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah sekaligus sebagai referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan prioritas perbaikan kebijakan kesehatan Indonesia.
Dalam outlook tersebut, CISDI menekankan pentingnya perspektif kebijakan kesehatan berbasis hak asasi manusia (HAM). CISDI memandang bahwa pembangunan kesehatan seharusnya berangkat dari kebijakan kesehatan berbasis HAM.
"Artinya, negara harus menjamin semua masyarakat berhak mendapat akses terhadap layanan kesehatan dan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas," kata Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) CISDI, Diah Satyani Saminarsih, dalam acara Lokapala 4.0: Saatnya Berubah, Rabu (22/2).
Sayangnya, lamjut dia, cetak biru sistem kesehatan nasional dan rencana reformasi saat ini belum memasukkan secara detail penjabaran apa itu kesehatan untuk semuam
CISDI memandang, segara harus dapat menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui indikator ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan penerimaan (acceptability).
"Analisis kami menunjukkan, setidaknya terdapat tiga tantangan kesehatan struktural pada 2023," ujar Diah.
Ketiga tantangan tersebut antara lain rapor merah Indonesia terkait ketahanan sistem kesehatan, komitmen politik untuk sektor kesehatan yang mengendur di tengah gemuruh Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, serta komitmen anggaran untuk sektor kesehatan yang terbatas.
"CISDI memetakan pilar transformatif. Bila tantangan kesehatan dimaknai sebagai sebuah fondasi, maka ia adalah sebuah prasyarat, tidak bisa tidak, harus ada," ujarnya.
Menurutnya, kalau diasumsikan prasyarat ini terpenuhi, langkah selanjutnya adalah memikirkan bagaimana bangunan tersebut tetap utuh. "Kita juga membutuhkan pilar dan fondasi," katanya.
Diah menyebut, ada tiga pilar transformatif yang pihaknya rekomendasikan dalam Health Outlook 2023. Pilar-pilar itu merupakan materi untuk dapat mereformasi sistem kesehatan nasional.
Pertama, yakni transformasi layanan kesehatan primer. Pasalnya, layanan kesehatan primer dianggap sebagai pintu kontak pertama antara populasi dengan sistem kesehatan sudah seharusnya menjadi bagian yang paling tangguh dan solid dari keseluruhan sistem kesehatan.
Kedua, transformasi sistem kesehatan digital. Sebab, strategi transformasi kesehatan digital dipandang sebagai wujud implementasi dari visi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk melakukan digitalisasi sektor kesehatan, mulai dari fase awal kehidupan dalam kandungan hingga pelayanan kesehatan terpadu bagi lansia.
Ketiga, tata kelola kesehatan global dan teknologi kesehatan. Pasalnya, berkaca pada pandemi Covid-19, CISDI menilai Indonesia mulai mengambil peran lebih luas dalam tata kelola kesehatan global yang mengharuskan banyak negara melakukan diplomasi kesehatan. Terlebih, Indonesia dinilai memiliki momentum yang baik pada 2023, salah satunya lewat kepemimpinan Indonesia untuk ASEAN.
"Kita membutuhkan aksi konkret berupa kebijakan yang inklusif dan partisipatif, dan memetakan prioritas aksi di tingkat nasional, apa yang ingin dicapai dari diplomasi global di kesehatan di tingkat multilateral," ujar Diah dalam acara tersebut.
