Home Ekonomi Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan Berkisar 5,3%- 5,7%

Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan Berkisar 5,3%- 5,7%

Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024. Ia menyebut bahwa kebijakan APBN tahun depan akan tetap dirancang bersifat ekspansif secara terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi.

Sri Mulyani berujar pendapatan negara di tahun 2024 diperkirakan bakal mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pertumbuhan ekonomi di tahun depan diperkirakan di kisaran 5,3% - 5,7%.

"Defisit APBN diperkirakan atau direncanakan pada kisaran 2,16% hingga 2,64% dari PDB," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 di Kompleks Parlemen, Jumat (19/5).

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kebijakan pembiayaan pada RAPBN 2024 didorong pada pembiayaan investasi yang efektif dengan memberdayakan BUMN. APBN juga dirancang untuk mendukung pembiayaan investasi dengan memperkuat peranan Indonesia di dunia internasional.

"Ketahanan fiskal diperkuat dengan antisipasi ketidakpastian global. Fiskal dibangun sebagai buffer atau bantalan fiskal yang andal dan kredibel," sebutnya.

Adapun pemerintah juga merancang APBN 2024 untuk mengakselerasi pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM. Sri Mulyani menyebut pembiayaan didorong untuk lebih kreatif dan inovatif melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Rasio utang dalam batas yang tetap pruden di Kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB," ucapnya.

Melalui kerangka ekonomi makro dan  kebijakan fiskal RAPBN 2024 itu, Pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka di tahun depan di angka 5,0 hingga 5,7. Sedangkan angka kemiskinan juga bakal ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%; gini rasio diperkirakan membaik dengan rentang 0,374% hingga 0,37%.

Selain itu, RAPBN 2024 juga dirancang agar indeks pembangunan manusia di akhir masa jabatan Joko Widodo bisa berada di rentang 73,9% hingga 74,02%. Adapun nilai tukar petani (NTP) dibidik naik di rentang 105 hingga 108, dan di rentang 107 - 110 untuk NTP nelayan.

23