Jakarta, Gatra.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengevaluasi terus bertambahnya jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia hingga mencapai 90 orang setelah menjalankan tugasnya.

Menurut Sekjen KIPP Kaka Suminta hal tersebut karena beratnya beban kerja petugas KPPS di Pemilu kali ini dibandingkan pemilu sebelumnya.

"Peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya namun kali ini dari segi kuantitas lebih tinggi dibanding sebelumnya, kami melihat terjadi karena beban kerja yang lebih berat," ujar Kaka saat dihubungi Gatra.com melalui sambungan telepon, Senin (22/4).

Kaka menyayangkan dalam penyusunan PKPU tidak dibahas secara detail terkait beban kerja KPPS.

"Saya menduga harusnya KPU juga Bawaslu sudah memperhitungkan beban kerja, seharusnya beban kerja dibuat sebelum PKPU. Nampaknya ini yang kurang, beban kerja orang tidak dihitung sebagai bagian yang menentukan," jelas Kaka.

Kaka menambahkan, sebab lain banyaknya KPPS meninggal dunia adalah akibat ketidakpahaman di lapangan yang mengakibatkan beban kerja meningkat.

"Kurangnya pemahaman penyelenggara di tingkat KPPS, sehingga menimbulkan beban kerja yang cukup tinggi," kata Kaka.

Selaku Sekjen KIPP, Kaka merekomendasikan perbaikan di level teknis yakni terkait rekrutmen dan bimbingan teknis hingga aturan terkait pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Saya mencoba menghubungkan dengan rekrutmen, kita merasa kurang sreg dengan pola rekrutmen yang kurang meritokrasi, seolah ada KKN di dalamnya dimana ada kelompok yang memaksakan diri menjadi penyelenggara," ungkap Kaka.

Ia juga merekomendasikan kepada anggota legislatif yang nantinya duduk di Komisi II DPR RI agar tidak mengulangi kesalahan saat membahas UU no 7 tahun 2017 yang lebih sarat kepentingan ketimbang teknis terkait Pemilu.

"Siapapun yang nantinya duduk di komisi II nantin tidak seperti pembahasan UU no 7 yang lebih banyak bahs kepentingan dibanding bicara teknis kepemiluan," pungkas Kaka.