Jakarta, Gatra.com - Meski tak kantongi izin berdemo, massa aksi Tahlil 266 tetap melakukan orasi di area Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Di tengah-tengah massa, Abdullah Hehamahua, yang menjadi orator sekaligus koordinator lapangan (korlap) massa mengatakan ingin memastikan proses Pilpres 2019 dan persidangan MK yang baru berlangsung benar-benar berjalan adil tanpa ada kecurangan.

"Terlepas dari itu [larangan Prabowo], saya tidak ada urusan dengan Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Ini [aksi] soal rakyat, bangsa, eksistensi NKRI," ujar Abdullah dari atas mobil komando di Jakarta, Rabu (26/6).

Baca Juga: Massa Memaksa Membuka Blokade Polisi Untuk Berdemo Dekat MK

Abdullah menyampaikan, Prabowo melarang karena tidak ingin kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 lalu terulang. Abdullah juga mengemukakan, bahwa kerusuhan itu tidak terjadi karena tindakan peserta aksi damai.

"Bapak-Ibu jemaah saat itu sudah pulang dengan tertib, kemudian ada gerombolan yang datang. Gerombolan itu, apakah ada ustaz yang ada tato di badannya? Tidak ada. Mereka yang rusuh adalah mereka yang bertato itu. Mereka juga minum miras, padahal saat itu Ramadan," ujar Abdullah.

Abdullah mengungkapkan, Prabowo menyayangi rakyat sehingga melarang aksi digelar. Namun, aksi Rabu ini semata-mata untuk menuntut keadilan Pilpres sehingga pasangan yang menjadi kepala negara adalah capres-cawapres yang memang kompeten.

"Karena apakah saudara bersedia menjadi buruh di negara sendiri? Tidak! Allahuakbar," ujar Abdullah.