Sleman, Gatra.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan bahwa 26 alat pendeteksi dini tsunami di laut atau buoy milik Indonesia tak berfungsi.
“Di seluruh Indonesia hanya ada 26 buoy, namun saat dipakai dan dibutuhkan justru tidak berfungsi,” katanya usai memberikan kuliah umum ‘Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita’ di kampus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Kamis (2/5).
Menurut Doni, 26 buoy itu tak berfungsi karena alat-alat itu tidak dirawat dan dijaga. Dia melihat rencana pemerintah menambah jumlah alat sistem peringatan dini tsunami akan sia-sia apabila tidak dijaga dan dirawat.
“Sistem peringatan dini tsunami ke depan perlu penjagaan yang melibatkan aparat keamanan seperti halnya penjagaan alat strategis nasional,” katanya.
Yang tidak kalah penting, kata Dono, antisipasi risiko bencana perlu melibatkan atau mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Salah satunya mengajak masyarakat memanfaatkan vegetasi untuk mengurangi dampak tsunami.
“Kita buat vegetasi dengan tanaman tertentu sebagai sebuah solusi. Saya akan kirim pohon yang umurnya bisa sampai ratusan tahun seperti pohon pule dan pohon palaka dari Maluku. Ini yang juga akan kami terapkan di sekitar kawasan bandara baru DIY,” katanya.
Sebelumnya, saat dalam paparan di UGM, Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly mengatakan, saat menerapkan sistem informasi peringatan dini bencana, BMKG menghadapi tantangan inovasi teknologi.
“BMKG selalu berkeinginan melakukan lompatan inovasi agar jadi cepat, tepat, akurat, luas jangkauan, atraktif, dan mudah dimengerti,” katanya.
Di sisi lain, penerapan teknologi ini juga diperlukan mengingat fenomena anomali kegempaan di wilayah Indonesia semakin meningkat. Untuk itu, dampak risiko gempa bumi dan tsunami perlu diminimalkan.
“Tahun 2013 ada 4.234 frekuensi gempa dan sekarang 2018 ada 11.920 frekuensi gempa,” katanya.
Lantaran meningkatnya jumlah gempa tersebut, BMKG berencana memasang lebih banyak sistem peringatan dini tsunami dan sensor seismik gempa. Dalam tiga tahun mendatang, BMKG mendapat anggaran Rp1 triliun untuk pengadaan alat sistem informasi gempa bumi dan tsunami.
