Jakarta, Gatra.com- Perwakilan atau juru bicara dari Milk Tea Alliance Indonesia, Safina Maulida, mengatakan peserta aksi dari 'Gowes for Democracy' kecewa terhadap Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dikarenakan tak mengundang perwakilan dari National Unity Goverment (NUG) dan malah undang junta militer Myanmar, yang merupakan tindakan melampaui simbol.
"Pertama karena seminggu sebelum hari ini, (24/4) National Unity Goverment [NUG] sudah diumumkan, bentuk pemerintahan baru dari Myanmar sudah diumumkan, dan kekecewaan kami adalah mengapa ASEAN tidak mengundang perwakilan dari NUG, kenapa harus dari junta militer?dan tentu saja ini mengundang junta militer adalah tindakan melampaui simbol," ungkapnya, kepada Gatra.com melalui sambungan telepon pada Sabtu malam, (24/4).
Ia menyebut bahwa ASEAN Way itu menjunjung tinggi dialog, akan tetapi jika dialognya bersama junta militer Myanmar, yang merupakan pelaku dari extraordinary crime atau kejahatan luar biasa serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di negara tersebut, dan telah merenggut nyawa 800 orang. Lalu dialog apa yang akan terjadi? tanya Safina.
Kami tentu tidak hanya berfikir negatif, kata Safina, namun tentu saja konsekuensi dari melakukan dialog dengan pelaku human right violence atau pelanggaran HAM itu tak akan berakhir dengan baik. "Dan solusinya saya pikir juga tidak akan segera ditemukan, karena kita bisa lihat hasil dari rapat hari ini di KTT [Konferensi Tingkat Tinggi] Special ASEAN Summit [Khusus ASEAN] bahwa ujung-ujungnya adalah membentuk dialog lagi. Jadi dialog, solusinya dialog, dan lagi-lagi solusinya adalah melakukan membentuk envoy," ujarnya.
Aksi kemarin, (24/4) tutur Safina, dihadiri oleh 70-100 pesepeda yang merupakan aktivis pro-demokrasi di Indonesia. Di mana, aksi solidaritas Milk Tea Alliance ini didukung hampir dari 20 Non-Govermental Organization (NGO) atau Civil Society Organization (CSO) di Tanah Air. Seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Asia Democracy Networks (ADN), dan lain-lain.
"Karena lagi-lagi mungkin kita bisa bercermin dari sejarah demokrasi di Indonesia, setelah melewati militerisme lalu juga Myanmar yang tidak jauh dari Indonesia sedang mengalami itu. Saya rasa, etika kepedulian kita terpanggil dan itu sebabnya kita semua berkumpul dan bersatu," tandas salah satu koordinator aksi 'Gowes for Democracy' itu.
