Sleman, Gatra.com - Persepsi masyarakat tentang sekolah favorit masih kuat sebagai buah tidakselarasnya kebijakan pendidikan pemerintah. Padahal setiap sekolah bisa menjadi sekolah favorit.
Hal itu disampaikan praktisi pendidikan dan penggagas Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Muhammad Nur Rizal, kepada Gatra.com, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (17/6).
Stigma bahwa suatu sekolah itu sekolah favorit masih muncul dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Di Yogyakarta sebagai kota pendidikan, PPDB diwarnai upaya orang tua mendaftarkan calon siswa di sekolah yang dianggap favorit di luar zona tinggal mereka.
"Stigma sekolah favorit masih melekat dan sistem zonasi ini tidak mampu mengubah stigma yang telanjur mendarah daging di masyarakat tersebut," kata Rizal.
Menurut dia, sistem zonasi merupakan keputusan politik yang bersiftanya struktural dan top down. Padahal mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit membutuhkan kebijakan kultural.
"Orang tua dan anak sekadar menjadi objek kebijakan dan dipaksa mengikuti keputusan pemerintah padahal persepsi mereka belum berubah," ujar Rizal.
Melalui sistem zonasi, pemerintah pusat ingin siswa bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya sebagai upaya memeratakan kualitas sekolah. Namun pemerintah daerah menerapkan penilaian tersendiri dalam sistem tersebut, seperti Asesmen Standar Penilaian Daerah (ASPD).
"Indikatornya seharusnya bukan nilai. Kalau nilai, hanya sedikit anak yang dapat nilai tinggi, lebih banyak anak dengan nilai menengah ke bawah. Akhirnya favoritisme tetap terjadi. Jadi ada ketidakselarasan antara kebijakan zonasi dan evaluasi sistem belajar yang masih mengandalkan nilai," papar Rizal.
Menurut Rizal, sistem penilaian siswa di tingkat daerah itu tidak sinkron dengan kebijakan Merdeka Belajar ala Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
"Kebijakan Merdeka Belajar menghapus corak ujian berstandar. Tapi ini dibajak ramai-ramai oleh beberapa daerah untuk menggelar asesmen sendiri," ujar Rizal.
Sistem evaluasi melalui perankingan berdasar nilai tersebut pun tak cocok dengan semangat zonasi yang hendak memeratakan kualitas sekolah. "Akibatnya persepsi masyarakat tentang sekolah favorit tidak berubah," kata dia.
Untuk itu, menurut Rizal, pemerintah harus menjadikan kualitas semua sekolah setara, bahkan menjadikan semua sekolah itu sekolah favorit.
"Caranya dengan mengubah ekosistem sekolah agar lebih menyenangkan, memanusiakan anak, dan meununtun kodrat anak sebagai manusia untuk berkembang secara unik," papar Rizal yang telah memulai gerakan pendidikan tersebut bersama para guru di sejumlah daerah.
Menurutnya, sistem belajar tidak lagi berorientasi pada nilai tapi pengembangan diri anak. Sekolah harus dibuat menyenangkan bagi siswa dan membangun keunikan mereka.
"Pemerintah harus bekerja keras memeratakan kualitas sekolah dengan mengubah ekosistemnya menjadi menyenangkan untuk belajar. Pada akhirnya, semua sekolah akan jadi sekolah favorit," kata dia.
