Jakarta, Gatra.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat, emisi karbon di Indonesia secara rata-rata mengalami kenaikan sekitar 8% per tahun. Jika dihitung sejak 2000 hingga 2018, total peningkatan emisi karbon Indonesia mencapai sejumlah 38%.
Hal tersebut disampaikan Direktur Riset INDEF, Berly Martawardaya, dalam diskusi daring pada Selasa (23/11). Dia mengatakan, kenaikan emisi karbon Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5%.
Menurut Berly, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat tinggi seperti surya, air, angin, bioenergi, panas bumi, hingga arus laut. Namun, perkembangan pemanfaatan EBT di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan negara-negara lain.
“Sebagian besar realisasi potensi EBT Indonesia tercatat masih di bawah 1%. Indonesia bisa sangat mengurangi impor BBM yang membebani devisa dan melemahkan nilai tukar, kalau kita lebih banyak meningkatkan dan merealisasikan potensi EBT,” jelasnya.
Berly menambahkan, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh batubara yang mencapai 65,5% per Agustus 2021. Sementara, EBT baru sebanyak 13,57% atau lumayan jauh dari target 23% pada tahun 2025.
Berdasarkan peta jalan netral karbon 2060, pemerintah berencana mempensiunkan pembangkit fosil tua yang sub-kritikal sebesar 1 gigawatt (GW) pada 2030 dan sebanyak 9 GW PLTU sub-kritikal di tahun 2035. Kemudian, mempensiunkan PLTU super-kritikal sebesar 10 GW pada 2040.
Setelah itu, juga mempensiunkan PLTU ultra superkritikal tahap pertama sebesar 24 GW di tahun 2045 dan tahap terakhir sebesar 5 GW pada 2055. Targetnya, tahun 2056 seluruh PLTU di Indonesia dapat keluar secara bertahap (phase out).
Berly menuturkan, pajak karbon dan rencana phase out pembangkit batubara sampai tahun 2055 merupakan indikasi yang baik. Karena itu, perlu dikawal ketat agar komitmen ini direalisasikan, bahkan bisa dipercepat, dan tak hanya lip service menyambut presidensi G20 Indonesia di 2022.
“Kami mengapresiasi perubahan harga beli listrik PLN dari solar rooftop menjadi 100%. Selain itu, pemerintah perlu mengajak lebih intens untuk memasang rooftop solar panel, baik di perusahaan maupun rumah tangga,” terangnya.
Tak hanya itu, pemerintah pusat perlu menyusun kebijakan komprehensif guna mendorong kendaraan listrik, khususnya ketersediaan charger daerah urban dan pantura. Kemudian, juga mendahulukan kendaraan listrik untuk transportasi umum.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut peralihan dari energi fosil ke energi ramah lingkungan butuh dana yang tidak sedikit. Namun, hingga sekarang, belum ada skenario global yang final terkait pendanaan transisi energi menuju emisi nol bersih (net zero emission).
Menurut Jokowi, perlu ada kejelasan pihak yang akan menanggung selisih biaya ketika transisi ke energi terbarukan. Sebab, tidak mungkin membebankan seluruh biaya tersebut ke Indonesia maupun rakyatnya.
“Misalnya investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batubara. Siapa yang bayar gapnya? Ini yang belum ketemu. Negara? Kami? Enggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun? Atau dibebankan ke masyarakat? Tarif listrik naik? Juga tidak mungkin,” kata Jokowi, Senin (22/11).
