Sleman, Gatra.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pelaksanaan pemilu pasca-Reformasi masih mengalami kecurangan yang didominasi oleh partai politik.

Jelang Pemilu 2024, Mahfud meminta elit politik dibekali dengan visi ke-Indonesia-an dan prinsip kehidupan bernegara.

“Praktik kecurangan di pemilu terus terjadi sejak zaman Orde Baru hingga kini, meski sekarang terjadi perubahan bentuk kecurangan pemilu,” katanya saat menjadi pembicara kunci di seminar nasional ‘Menuju Demokrasi Berkualitas: Tantangan dan Agenda Aksi’ di UGM, Sabtu (27/8).

Bagi dirinya yang sudah ikut pemilu di masa Orde Baru, pemerintah saat itu melakukan kecurangan melalui lembaga pemilihan umum dengan memenangkan Golkar dan fraksi ABRI.

Kecurangan juga masih berlanjut sampai masa Reformasi dengan bentuk berbeda. Sekarang di setiap pemilu, kata Mahfud, pemerintah tidak melakukan kecurangan, namun kecurangan terjadi secara horizontal.

“Partai politik ini mencurangi partai politik lainnya. Ini menyebabkan kemunduran praktik demokrasi di Indonesia dan maraknya oligarki hingga korupsi yang semakin menguat akhir-akhir ini,” tegasnya.

Menurutnya, oligarki adalah sebuah sistem kepemimpinan yang ditentukan oleh sekelompok orang yang saling kolusi dan merencanakan kecurangan, tapi diformulasikan melalui undang-undang dan kebijakan resmi legislatif.

Meski didukung oleh kelembagaan dan instrumen-instrumen aturan baru pasca-Reformasi, perbaikan belum menyentuh substansi masalah, yaitu soal moralitas.

“Masih terjadi banyak hal yang menyebabkan kita belum maksimal menyelenggarakan ketaatan pemerintahan berdasarkan konstitusi,” katanya.

Karena itu, menjelang pendaftaran capres - cawapres, juga bakal calon legislatif dari pusat hingga daerah ke KPU pada Mei 2023, elit politik mesti dibekali visi ke-Indonesia-an. Hal ini sebagai upaya agar demokrasi Indonesia ke depan akan jadi lebih bagus.