Jakarta, Gatra.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menempatkan konflik agraria sebagai salah satu isu prioritas yang akan banyak dibahas tahun ini. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria yang memperhatikan perspektif HAM.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, konflik agraria di Indonesia punya pola berulang, baik dari bentuk kasus yang sama atau terjadi di wilayah yang sama. Ia pun menilai, negara belum menjamin hak atas penentuan tanah dan sumber daya alam.

"Ini berangkat dari akar masalah yang belum terselesaikan secara komprehensif," ucap Anis Hidayah dalam acara diskusi “Strategi Mendorong Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM", Jakarta, Selasa (18/4).

Selama ini, mekanisme penyelesaian konflik tidak berperspektif pada keberpihakan kepada masyarakat. Keberadaan konflik-konflik berkepanjangan dan berulang ini menjadi cikal bakal Komnas HAM membentuk tim agraria di tahun 2001.

"Adanya tim agraria Komnas HAM sejak 2001 sampai hari ini menunjukkan adanya masalah yang struktural," ucap Anis lagi.

Selain menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM, tim juga akan melakukan kajian khusus pada beberapa wilayah yang punya potensi konflik agraria yang tinggi. Berdasarkan data-data tahun sebelumnya, ada enak wilayah yang menjadi perhatian, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Komnas HAM menargetkan rumusan penyelesaian akan rampung di akhir tahun ini. Dan, dengan adanya kajian yang dilakukan, Komnas HAM berharap dapat memberikan kontribusi mengingat saat ini belum semua korban konflik agraria yang mendapatkan hak mereka.