Home Ekonomi Bappenas Paparkan Tujuh Prioritas Nasional dalam RKP 2024

Bappenas Paparkan Tujuh Prioritas Nasional dalam RKP 2024

Jakarta, Gatra.com- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 akan difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

“Tema RKP pada 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” ungkap Suharso pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta Convention Center, Selasa (16/5).

RKP 2024 dijabarkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Pertama memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Kedua Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Prioritas Nasional ketiga adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Keempat, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Lalu kelima adalah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Lebih dari 2.000 perwakilan pemerintah pusat dan daerah hadir secara daring dan luring pada Musrenbangnas, RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 ini. Di antaranya sekretaris kementerian/lembaga, kepala biro perencanaan, bupati, wali kota, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, serta generasi muda, baik ASN maupun perwakilan masyarakat menghadiri
Baca juga: Bappenas: Tahun Depan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ditargetkan Capai 5,7 Persen

Adapun Prioritas Nasional Keenam, yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Serta ketujuh Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman delapan Arah Kebijakan, yaitu Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kedua Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Ketiga Penguatan Daya Saing Usaha dan keempat Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan. Kelima Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi. Serta keenam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, lalu Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan terakhir Pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Pertumbuhan Penduduk Menurun, Jumlah Populasi Indonesia Bakal Disalip Nigeria dan Pakistan
Sebagai bagian dari Musrenbangnas RKP 2024, turut dilaksanakan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang mempersiapkan penduduk Indonesia di 2045, melalui lima strategi. Pertama, Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang: Menyusun Kebijakan Keluarga Berencana Era Baru.

Kedua, Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata: Transmigrasi Era Baru. Ketiga, Menunjang Penuaan Penduduk: Menyiapkan Lansia Mandiri. Keempat, Menutup Kesenjangan SDM melalui Persiapan Lebih Dini dan Afirmatif.

Kelima, Pembangunan Wilayah yang Seimbang Antara Perdesaan dan Perkotaan. “Dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut,” ujar Wakil Presiden RI Maruf Amin.

Dalam Musrenbangnas RKP 2024, Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 bagi daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah. Selamat untuk daerah peraih PPD 2023 berikut!

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik
Tingkat Provinsi:
1. Provinsi Jawa Tengah
2. Provinsi Sumatera Selatan
3. Provinsi Jawa Barat

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik
Tingkat Kabupaten:
1. Kabupaten Temanggung
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Garut

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik
Tingkat Kota:
1. Kota Sukabumi
2. Kota Palu
3. Kota Semarang

Kategori Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon : Provinsi Riau

Kategori Khusus Bagi Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal Sirkular Ekonomi : Provinsi Jawa Tengah

Kategori Khusus Inovasi Pembiayaan Alternatif KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur : Kabupaten Madiun

746