Siantar, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar mengusulkan anggaran sebesar 27 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
Ketua KPU Siantar Daniel Sibarani mengatakan rancangan anggaran Pilkada 2020 ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Siantar. Pihaknya telah memaparkan kebutuhan dan pos anggaran yang akan digunakan 2020 mendatang.
Baca Juga: KPU Siantar Segera Tetapkan DPRD Terpilih
“Sudah kita paparkan kepada Pemko Siantar pada Juli 2019 lalu. Semoga rancangan yang kita ajukan dapat disetujui segera. Jika melihat rujukan, maka tahapan Pilkada 2020 akan dimulai pada September 2020 mendatang," kata Daniel, Senin (12/8).
Daniel menambahkan, KPU Siantar juga mengusulkan anggaran untuk tahap pertama. Anggaran ini dibutuhkan untuk melakukan berbagai persiapan yang harus dilakukan KPU Siantar di tahun 2019 ini.
Baca Juga: KPU Siantar Optimis Menang dari Gugatan Nasdem
"Misalnya kita butuh anggaran untuk perencanaan dan penyusunan anggaran, produk hukum, sosialisasi, bimbingan teknis, persiapan dan study terkait Pilkada," jelasnya.
Lebih jauh, Daniel menerangkan pentingnya study dilakukan untuk mematangkan penyelenggaraan Pilkada di 2020. Study dilakukan dengan mengunjungi daerah yang memiliki angka potensi konflik tinggi.
Hal Ini penting untuk menciptakan Pilkada damai pada penyelenggaraan di Siantar. Kemudian ke daerah yang mempunyai partisipasi pemilih tinggi dan daerah yang memiliki karakter yang sama dengan kota Siantar.
Baca Juga: Siantar Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana
"Anggaran yang dibutuhkan untuk tahap pertama sebesar 2,3 miliar rupiah. Itu sudah kita usulkan. Semoga segera direalisasikan, agar tahap awal Pilkada 2020 tidak terganggu. KPU juga sudah surati DPRD Siantar," tambahnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemko Siantar Hamam Soleh mengatakan KPU Siantar sudah melakukan pertemuan dengan tim anggaran. Untuk anggaran di tahap pertama, nama nomenklaturnya persiapan Pilkada Siantar 2020.
Baca Juga: KPU Sumut Hitung Ulang Suara di 135 TPS di Humbahas
Dana tersebut telah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2019, yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu.
"Jadi KPU harus membuat proposal lagi untuk mencairkan anggaran 2019. Jumlahnya sekitar 2 miliar rupiah. Karena Usulan anggaran yang diajukan untuk dua tahun anggaran 2019 dan 2020," jelasnya.
Reporter: Jon RT Purba
